- Aksi protes Aliansi Masyarakat di depan Pemda Purwakarta menuntut kejelasan pembangunan gereja di Cikopo
- Bupati Saepul Bahri Binzein (Om Zein) menyatakan pembangunan harus dilaksanakan bila semua persyaratan terpenuhi
- Proyek rumah ibadah dikabarkan telah memperoleh rekomendasi FKUB dan izin terkait
WartaPurwakarta - Ribuan anggota Aliansi Masyarakat Purwakarta melakukan aksi demonstrasi pada Kamis (8/10/2026) di gerbang kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Purwakarta. Mereka secara bergantian menyampaikan pendapat mengenai rencana pendirian rumah ibadah, khususnya sebuah gereja, di desa Cikopo, kecamatan Bungursari. Setelah mengemukakan aspirasi di lokasi tersebut, massa beralih ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta dengan pengawalan aparat keamanan, kemudian melanjutkan orasi secara bergiliran.
Sampai saat itu, pihak berwenang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait status atau tahapan pembangunan rumah ibadah yang menjadi sorotan demonstran. Petugas keamanan tampak memantau situasi untuk menjaga ketertiban di sekitar area aksi.
Di sela-sela kegiatan tersebut, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein, menerima kunjungan Persatuan Ulama Purwakarta (PUP) di rumah dinasnya. Perwakilan ulama, pimpinan pesantren, serta tokoh ormas Islam hadir dalam pertemuan yang dimaksudkan sebagai forum silaturahmi dan diskusi mengenai dinamika pembangunan daerah.
Om Zein menekankan pentingnya peran ulama dalam memberikan masukan serta nasihat bagi kebijakan pembangunan. Ia menuturkan, “Kalau syaratnya belum terpenuhi, kewajiban negara hadir untuk memfasilitasi. Tapi kalau sudah terpenuhi, negara juga wajib memastikan pembangunannya berjalan.” Pernyataan tersebut mengacu pada aturan perundang‑undangan yang mengatur pendirian rumah ibadah.
Menurut penjelasan Bupati, proyek rumah ibadah yang tengah dipertanyakan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, termasuk rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta persetujuan dari Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa selama dokumen lengkap, proses pembangunan tidak dapat ditunda.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Aksi dan dialog yang berlangsung menunjukkan ketegangan antara kelompok masyarakat yang menuntut transparansi serta pemerintah daerah yang berupaya menegakkan prosedur hukum dalam pelaksanaan proyek keagamaan.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat