Poin Penting
  • Musyawarah pendirian tempat ibadah di Desa Cikopo digelar pada Minggu (20/9/2026)
  • Forum dihadiri unsur masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, dan Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta
  • Pertemuan berlangsung tegang dan belum menghasilkan kesepakatan

WartaPurwakarta - Rencana pendirian tempat ibadah di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, masih menimbulkan perdebatan di tengah warga. Pertemuan yang digelar di Aula Desa Cikopo pada Minggu (20/9/2026) belum mampu menghasilkan keputusan bersama.

Forum tersebut melibatkan masyarakat, pemerintah desa, pengurus RT/RW, unsur Kecamatan Bungursari, kepolisian, TNI, serta Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta. Agenda musyawarah itu digelar untuk membahas perbedaan sikap warga terkait rencana pembangunan tempat ibadah.

Camat Bungursari Wita Gusrianita menyampaikan, pemerintah memfasilitasi pertemuan tersebut sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan. Ia menyebut langkah musyawarah dilakukan dengan merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kenapa harus musyawarah hari ini? Kita merujuk ke undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika ada perselisihan, ini diatur dalam Pasal 21,” ujar Wita dalam forum musyawarah.

Wita mengatakan, kehadiran pemerintah dalam forum itu merupakan bentuk fasilitasi atas persoalan yang berkembang di masyarakat. Ia menilai perbedaan pandangan antara warga yang mendukung dan menolak merupakan dinamika yang harus dihadapi dalam proses penyelesaian.

“Negara hadir, pemerintah hadir, itulah buktinya. Maka dinamika itu ada yang menolak, ada yang menerima,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wita meminta peserta tidak lagi menarik pembahasan ke peristiwa atau agenda sebelumnya. Ia berharap forum dapat lebih fokus pada penentuan sikap dan pencarian jalan keluar.

“Sekarang tentukan saja, tidak usah lagi flashback tanggal 3, tanggal berapa. Ini menentukan hasilnya,” ujarnya.

Namun, proses musyawarah berlangsung tidak mulus. Perbedaan pendapat antara kelompok warga yang menerima dan menolak rencana pendirian tempat ibadah membuat suasana forum memanas.

Sejumlah peserta juga menyampaikan keberatan serta mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan. Ketegangan tersebut membuat musyawarah belum mencapai titik temu.

Wita menilai situasi itu menunjukkan adanya perselisihan dalam pembahasan rencana pendirian tempat ibadah tersebut. Karena itu, menurut dia, penyelesaian melalui musyawarah tetap diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Menunjukkan perselisihan. Pada saat keputusan ini ada banyak perselisihan,” ucapnya.

Hingga forum berakhir, polemik rencana pendirian tempat ibadah di Desa Cikopo belum mendapatkan kesepakatan. Persoalan tersebut masih memerlukan pembahasan lanjutan melalui komunikasi antara pihak-pihak terkait.

Sumber: Halo Purwakarta