Poin Penting
  • Kajian teknis Pemkab Purwakarta memastikan objek wisata Watu Songo di Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, berada dalam kawasan LP2B
  • Dispangtan Purwakarta menegaskan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan wisata
  • Satpol PP Kabupaten Purwakarta menghentikan sementara aktivitas wisata Watu Songo hingga aspek legalitas dan perizinan tuntas

WartaPurwakarta - Keberadaan objek wisata Watu Songo di Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, berbenturan dengan status lahan yang ditempatinya. Hasil telaah teknis Pemerintah Kabupaten Purwakarta memastikan kawasan wisata alam tersebut tercakup dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kepastian itu diungkapkan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kabupaten Purwakarta, Hadyanto Purnama, saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026).

"Dari hasil kajian teknis telah memastikan bahwa lokasi objek wisata Watu Songo di Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, masuk dalam kawasan LP2B," ujar Hadyanto, Rabu (16/9/2026).

LP2B sendiri merupakan kawasan yang ditetapkan guna mempertahankan keberlangsungan lahan pertanian pangan. Statusnya strategis karena menopang ketersediaan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan.

Di Desa Ciawi, kawasan tersebut nyatanya kini menjadi lokasi destinasi wisata alam Watu Songo. Objek wisata yang terletak di kawasan pegunungan Wanayasa itu mengandalkan daya tarik lingkungan alam untuk mendatangkan pengunjung.

Persoalan mencuat ketika lokasi wisata itu dipastikan berada di dalam kawasan LP2B. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan nonpertanian pun menjadi sorotan karena wajib mengikuti ketentuan tata ruang dan regulasi perlindungan lahan pertanian.

Hadyanto menyatakan, kajian teknis yang digelar bersama instansi terkait tidak sekadar memastikan status lahan Watu Songo, tetapi juga menelusuri dasar penetapannya sebagai kawasan LP2B. Ia menegaskan, pemanfaatan kawasan LP2B tidak bisa dilakukan sembarangan.

"Berdasarkan aturan dan undang-undang, kawasan LP2B tidak boleh dialihfungsikan berdasarkan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Dispangtan Kabupaten Purwakarta juga memastikan tidak pernah menerbitkan rekomendasi pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan wisata.

"Dispangtan tidak memberikan rekomendasi terkait pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan wisata," katanya.

Pernyataan itu menambah sorotan terhadap keberadaan Watu Songo. Jika dinas teknis tidak mengeluarkan rekomendasi pemanfaatan lahan untuk wisata, dasar pembangunan dan pengoperasian objek wisata tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.

Bangunan dan aktivitas wisata Watu Songo di kawasan LP2B memunculkan pertanyaan soal proses pengawasan sejak awal pembangunan. Bagaimana objek wisata itu dapat berdiri di kawasan yang berdasarkan kajian teknis masuk LP2B? Apakah status lahan telah diketahui sebelum pembangunan dilakukan? Dan siapa yang memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang sebelum aktivitas wisata berjalan?

Pertanyaan tersebut relevan mengingat Pemkab Purwakarta melalui Dispangtan telah menyatakan tidak memberikan rekomendasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan wisata. Meski demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi pembangunan, pihak yang menerbitkan persetujuan kegiatan, maupun dasar pemanfaatan lahan oleh pengelola Watu Songo.

Persoalan status lahan itu kemudian berujung pada penghentian sementara aktivitas wisata Watu Songo oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purwakarta. Menurut Hadyanto, penghentian sementara dilakukan sampai aspek legalitas dan perizinan tuntas.

Sumber: Radar Karawang - Feed Utama