Poin Penting
  • Pengurusan dokumen AMDAL pusat data BDx di Jatiluhur dibatasi maksimal 180 hari kerja sesuai SOP
  • DLH Jawa Barat menegaskan durasi izin sangat dipengaruhi kecepatan konsultan merevisi berkas
  • Seluruh tahapan AMDAL terpantau secara transparan melalui sistem digital AMDALnet milik KLH

WartaPurwakarta - Penerbitan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi proyek pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dibatasi paling lama 180 hari kerja.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih menerangkan, durasi tersebut mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) terhitung sejak pengembang mengunggah berkas pertama kali. Kendati batasan waktu telah diatur, kelancaran pengesahan izin lingkungan sangat ditentukan oleh kecekatan tim konsultan.

“Dalam SOP itu AMDAL 180 hari kerja. Tapi tergantung dari respons konsultannya. Ketika nanti ada masukan dari tim tenaga ahli, masyarakat, dan akademisi, kalau konsultan merespons cepat maka prosesnya bisa cepat,” kata Saadiyah, Kamis (1/10/2026).

Keterbukaan proses penyusunan hingga penilaian dokumen kelayakan lingkungan ini dapat dipantau langsung oleh publik maupun pemrakarsa proyek. Seluruh berkas telah terhubung secara terpusat melalui aplikasi AMDALnet yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Melalui platform digital tersebut, publik dapat melihat secara terperinci posisi dokumen, baik saat ditelaah di tingkat dinas maupun ketika sedang direvisi oleh konsultan.

“Hitungan 180 hari itu semenjak memasukkan data awal ke AMDALnet. Itu sangat mudah dilacak, dalam sistem AMDALnet semuanya terlihat,” ujarnya.

Saadiyah menepis anggapan bahwa kendala waktu perizinan lingkungan berada pada birokrasi pemerintah. Pasalnya, tahapan penilaian teknis di instansi pemerintah telah dibatasi oleh regulasi yang mengikat. Penundaan di lapangan biasanya terjadi ketika konsultan membutuhkan waktu lama untuk menuntaskan evaluasi dokumen.

“Di pemerintahan kita sudah ada SOP berapa lama harus melakukan pembahasan. Namun, biasanya proses ini memakan waktu dari pihak konsultan untuk memperbaiki dan memasukkan kembali dokumen yang ada,” kata Saadiyah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun meminta BDx dan tim konsultan bertindak responsif dalam melengkapi seluruh persyaratan teknis agar penyelesaian dokumen AMDAL berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

Sumber: Harapan Rakyat