- PCNU Purwakarta menggagas Ruang Toleransi Beragama untuk menjamin hak beribadah warga
- Dialog dan musyawarah diutamakan dalam menangani potensi perselisihan terkait tempat ibadah
- Gagasan toleransi dipadukan dengan kepatuhan terhadap Perbup 67/2020 serta Peraturan Bersama Menteri 9 dan 8/2006
WartaPurwakarta - Gagasan mengenai Ruang Toleransi Beragama diinisiasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purwakarta guna memperkuat kerukunan antarumat sekaligus mendorong terpenuhinya hak warga dalam menjalankan aktivitas keagamaan.
Ketua PCNU Purwakarta KH Ahmad Anwar Nasihin menyatakan bahwa dinamika kehidupan keagamaan semestinya diletakkan pada asas kebersamaan, penghormatan atas hak konstitusional warga negara, serta kepatuhan pada payung hukum. Keberadaan fasilitas ibadah seluruh agama dinilai sebagai bagian nyata dari kemajemukan masyarakat.
"Setiap rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, vihara maupun klenteng, memiliki hak yang sama sebagai ruang suci bagi warga negara Indonesia," ujar Anwar, Rabu (23/9/2026).
Anwar menerangkan, inisiatif Ruang Toleransi Beragama tidak semata-mata menyoroti aspek fisik bangunan sembahyang, melainkan diarahkan menjadi ruang sosial bersama. Melalui wadah tersebut, warga dari latar belakang keyakinan berbeda dapat saling berinteraksi, bertukar pikiran, dan merumuskan jalan keluar atas persoalan sosial melalui rembuk warga secara persuasif.
"Kami akan mengedepankan musyawarah. Jika ada warga yang merasa terganggu, atau ada pengurus rumah ibadah yang membutuhkan pendampingan, PCNU akan duduk bersama, merangkul semua pihak dan mencari solusi tanpa mencederai hak beribadah," katanya.
Menurut Anwar, penerapan sikap toleran mesti terwujud dalam dinamika pergaulan harian masyarakat, bukan berhenti sebatas wacana, terlebih saat terjadi silang pendapat mengenai peribadatan. Baginya, Purwakarta adalah lingkungan hidup bersama yang menuntut penyelesaian masalah berorientasi pada kemaslahatan umum.
"Purwakarta adalah rumah kita bersama. Menolak, mempersulit atau melakukan intimidasi terhadap rumah ibadah agama lain berarti mencederai nilai kemanusiaan dan HAM," ujarnya.
Upaya yang disuarakan PCNU tersebut berpijak pada landasan hukum yang telah berlaku di daerah, salah satunya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Beragama/Kepercayaan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pada saat bersamaan, mekanisme pendirian tempat ibadah juga tunduk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Regulasi nasional ini menetapkan parameter kebutuhan riil menurut persebaran jumlah penduduk, di samping pemenuhan syarat administratif dan kriteria teknis bangunan. Oleh karena itu, pendekatan toleransi dan dialog yang digagas PCNU diposisikan berjalan seiring dengan kepatuhan hukum positif.
Sebagai langkah implementasi, PCNU Purwakarta berencana menjalin kemitraan strategis dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pemerintah kabupaten setempat. Unsur badan otonom seperti GP Ansor beserta Barisan Ansor Serbaguna (Banser) turut disiapkan untuk membantu menjaga kondusivitas keamanan lingkungan, terutama saat berlangsungnya perayaan hari besar keagamaan.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama