- RDP Komisi III DPRD Purwakarta hasilkan kesepakatan penanganan banjir dan TPU Bumi Villa Jatiluhur
- Dinas Bina Marga turunkan alat berat pada 25 September 2026 untuk atasi genangan
- Penyelesaian TPU ditempuh lewat skema ruslag tanah sesuai keinginan warga
WartaPurwakarta - Dua keluhan utama penghuni Perumahan Bumi Villa Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, terkait genangan air dan ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pelan-pelan menemui jalan penyelesaian. Titik terang tersebut dicapai usai Komisi III DPRD Purwakarta memfasilitasi pertemuan antara representasi warga dan pihak pengembang lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung Kamis (24/9/2026). Rujukan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi terdahulu pada 18 September 2026.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Purwakarta, Asep Abdulloh, menyampaikan bahwa diskusi kali ini melahirkan langkah mitigasi berdasarkan jangka pendek maupun jangka panjang. Terkait permasalahan banjir, upaya awal bakal dijalankan melalui pengerahan mesin berat ke area hunian tersebut.
"Alhamdulillah hari ini sudah ada solusi. Untuk penanganan sementara banjir, besok Dinas Bina Marga bekerja sama dengan kami akan menurunkan alat berat ke lokasi guna mengantisipasi genangan saat hujan turun," ujar Asep.
Tidak sekadar penanganan insidental, pihak pengembang juga berkomitmen merancang solusi permanen. Langkah tersebut diwujudkan dengan rencana pengajuan site plan baru yang telah memperhitungkan aspek drainase kawasan. Perbaikan tata kelola ini diharapkan mampu meredakan permasalahan genangan secara menyeluruh, bukan semata-mata saat hujan mengguyur.
Di sisi lain, tuntutan warga soal TPU turut menjadi sorotan. Asep menuturkan bahwa lahan pemakaman sesungguhnya telah disiapkan oleh pengembang, akan tetapi jaraknya dinilai terlampau jauh oleh masyarakat setempat. Melalui RDP tersebut, penyelesaian difasilitasi memakai mekanisme ruslag atau pertukaran lahan.
"Untuk TPU akan ada proses ruslag dengan lahan yang diinginkan masyarakat. Pihak pengembang akan segera bertemu dengan pemilik tanah yang ditunjuk warga," katanya.
Skema ini diupayakan agar komunitas perumahan kelak memperoleh kawasan pemakaman yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan mereka.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), M. Syawali P., yang ikut hadir dalam pertemuan itu, berpesan agar resolusi masalah berpatungan pada keseimbangan antara kepentingan penghuni dan keberlanjutan kawasan. Menurut dia, hunian layak tidak semata diukur dari fisik rumah, melainkan juga dukungan lingkungan hidup yang kondusif. Ia menancapkan rujukan pada Pasal 28H UUD 1945 soal jaminan kesejahteraan warga negara, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.
"Kami berharap semua pihak dapat memberikan pengertian terhadap pengembang demi menjaga ekosistem perumahan Bumi Villa Jatiluhur. Ketentuan Pasal 28H UUD 1945 telah mengamanatkan hak setiap orang atas tempat tinggal yang layak, sejahtera dan lingkungan yang sehat," kata Syawali.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Syawali mengkhawatirkan agar mufakat yang tercapai lewat RDP bisa menjadi solusi definitif gesekan antara warga dan pengembang.
"Lewat ikhtiar yang ditengahi Komisi III DPRD Purwakarta ini, semoga ke depan tidak ada lagi perselisihan antara pengembang dan warga," pungkasnya.
Ke depan, hasil RDP tersebut bakal dieksekusi lewat keberadaan alat berat guna penanganan banjir dini serta pembahasan site plan baru.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama