- Dua perusahaan di Dishub Purwakarta diduga berada di bawah satu pengusaha
- Nilai kontrak tiga paket hanya selisih kecil dengan pagu anggaran
- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wajmudin Anwar menolak tuduhan keterkaitan dan monopoli
WartaPurwakarta - Tiga paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta menjadi fokus pengawasan setelah muncul dugaan bahwa dua perusahaan pelaksana berada di bawah kendali satu pengusaha berinisial N. Paket‑paket tersebut mencakup pekerjaan marka jalan, penyediaan rambu lalu lintas, serta pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Paket 1.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, CV Puralaksana (CV P) memperoleh dua kontrak. Untuk pekerjaan marka jalan, nilai kontrak tercatat Rp 596.488.692, sedangkan pagu anggaran sebesar Rp 598.067.028, menghasilkan selisih sekitar Rp 1,5 juta atau 0,26 %. Pada paket penyediaan rambu lalu lintas, kontrak berjumlah Rp 306.165.306 dibandingkan pagu Rp 307.767.000, selisihnya Rp 1,6 juta atau 0,52 %.
Sementara itu, CV Regia Tatar Persada (CV RTP) ditunjuk sebagai pelaksana PJU Paket 1 dengan nilai kontrak Rp 1.175.200.512. Pagu anggaran untuk paket tersebut adalah Rp 1.226.015.000, sehingga selisihnya mencapai Rp 50,8 juta atau 4,14 %.
Menanggapi spekulasi tentang afiliasi antara CV P dan CV RTP, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Purwakarta, Wajmudin Anwar, menyatakan ketidaktahuannya atas adanya hubungan kepemilikan atau kontrol bersama oleh pengusaha berinisial N. “Saya tidak tahu kalau CV P dan CV RTP masih terafiliasi dan atau berada dalam satu pengendalian pengusaha N,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Anwar menambahkan bahwa proses tender dilaksanakan melalui sistem elektronik e‑Katalog atau e‑Purchasing, sehingga nilai kontrak ditetapkan berdasarkan harga barang dan spesifikasi teknis yang terdaftar di platform pemerintah. “Nilai penawaran merupakan nilai yang wajar karena menggunakan sistem e‑Katalog, bukan lelang. Nilai kontrak berdasarkan harga barang dan pekerjaan spesifikasi teknis sudah sesuai yang terdaftar dan tercantum di sistem e‑Katalog Inaproc,” katanya pada Jumat, 5 November 2026.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga disebut memiliki wewenang independen dalam menilai, memilih, dan menandatangani kontrak dengan penyedia jasa. Anwar menegaskan tidak ada monopoli atau intervensi pihak tertentu dalam penetapan pelaksana. “Penilaian utama memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal Purwakarta, dan hanya ada dua penyedia jasa yang memenuhi syarat kemampuan spesifikasi teknis, yakni CV RTP untuk PJU Paket 1 dan CV Kusuma Wijaya Karya untuk PJU Paket 2,” pungkasnya.
Sumber: Halo Purwakarta