- BGN menggelar investigasi menyusul beredarnya rekaman dugaan penganiayaan di KPPG Bogor pada Rabu, 14 Oktober 2026
- Koordinator Wilayah Purwakarta bernama Gilang bakal menjalani sidang etik kepegawaian di Biro SDMO BGN pusat
- Pimpinan KPPG Bogor sempat melerai perselisihan di lingkungan kerja Program Makan Bergizi Gratis tersebut
WartaPurwakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menindaklanjuti dugaan aksi kekerasan di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat, melalui mekanisme penegakan disiplin pegawai.
Langkah internal tersebut diarahkan kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Purwakarta, Gilang, menyusul viralnya rekaman video keributan yang berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026. Insiden tersebut menuai sorotan luas publik lantaran terjadi di fasilitas kerja yang membidangi jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengonfirmasi bahwa penelusuran fakta serta perincian urutan kejadian telah dikumpulkan lewat pemeriksaan internal.
"Setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani secara serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Tysa, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Berdasarkan temuan BGN, Kepala KPPG Bogor serta Kepala Subbagian Tata Usaha berada di area kantor saat pertikaian mencuat. Unsur pimpinan satuan kerja tersebut sempat melakukan tindakan pemisahan guna menyudahi ketegangan, sembari menegaskan bahwa tindak kekerasan bertentangan dengan prinsip penyelesaian masalah. BGN juga menekankan pentingnya menunggu hasil investigasi resmi agar publik tidak mendahului prosedur yang tengah bergulir.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN, Rahman, mengungkapkan bahwa tahapan penindakan kepegawaian terhadap pihak-pihak yang terlibat kini telah dirumuskan. Posisi Gilang selaku Korwil Purwakarta dipastikan masuk dalam materi penanganan sidang etik aparatur di Biro SDMO BGN pusat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penyelesaian perkara ini dipastikan berlanjut melampaui sekadar klarifikasi rekaman video demi menguji bobot pelanggaran regulasi kerja. BGN mewajibkan seluruh personel yang menyokong program MBG menjaga kepatuhan hukum dan etika kedinasan. Hasil sidang etik di tingkat pusat nantinya menjadi landasan final penjatuhan sanksi kepegawaian oleh BGN.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat