Poin Penting
  • Komisi IV DPRD Purwakarta menggelar RDP terkait temuan lebih dari enam sertifikat SLHS yang diduga palsu dari total 158 data SPPG
  • Kasus pemalsuan dokumen tersebut kini telah masuk ke ranah kepolisian dan didorong untuk diproses secara hukum oleh DPMPTSP
  • Dewan mendesak Dinkes memperketat penerbitan SLHS dengan mewajibkan standar HACCP dan sertifikasi halal bagi dapur SPPG

WartaPurwakarta - Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat menyusul mencuatnya persoalan dugaan pemalsuan dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rabu (16/9). Fasilitas ini disiapkan guna menunjang kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pertemuan yang dihelat di Ruang Rapat DPRD Purwakarta tersebut mengikutsertakan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Purwakarta, serta seluruh Koordinator SPPG tingkat kecamatan.

Pertemuan ini digelar setelah ditemukan indikasi manipulasi berkas perizinan sanitasi oleh pihak tertentu. Berdasarkan pendataan SPPG, ditemukan lebih dari enam sertifikat yang terindikasi palsu dari keseluruhan 158 SLHS yang tercatat.

Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, menyatakan bahwa Dinas Kesehatan setempat sama sekali tidak pernah menerbitkan rekomendasi teknis atas sejumlah dokumen bermasalah tersebut. Legislatif pun menyokong penuh upaya hukum yang diambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai otoritas perizinan yang terdampak.

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemalsuan berkas harus dilaporkan. Kami mendukung DPMPTSP untuk melapor, dan informasi dari Dinas Kesehatan menyebutkan kasus ini sudah berproses di pihak kepolisian," ujar Ricky, Rabu (16/09).

Di samping penanganan kasus dugaan pemalsuan, Komisi IV juga mendesak Dinas Kesehatan untuk memperketat mekanisme pengesahan SLHS. Menurut Ricky, penilaian kelaikan fasilitas tidak boleh sebatas memeriksa aspek visual seperti alur pemisahan area bersih dan kotor, melainkan wajib menerapkan pengawasan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Penerapan standar HACCP dipandang krusial guna mengeliminasi potensi cemaran biologis berupa bakteri, bahan kimia beracun, maupun benda asing sejak tahap pengadaan bahan baku, pencucian, pemotongan, pengolahan, hingga proses distribusi makanan. Dapur penyedia makanan dalam skema SPPG juga diwajibkan memiliki unit kendali mutu serta sertifikat halal.

"Pemerintah berhak memutuskan operasional dapur atau melakukan suspend terhadap fasilitas yang tidak mengantongi SLHS, HACCP, dan sertifikat halal. Kami tidak ingin SLHS terbit terlalu mudah tanpa mengindahkan substansi keselamatan pangan," tegas Ricky.

Lewat forum tersebut, Komisi IV DPRD Purwakarta menegaskan komitmennya untuk mengawal pengawasan mutu secara ketat di seluruh unit pelayanan agar sajian pangan bergizi yang diterima publik terjamin higienitas dan keamanannya.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat