- Sejumlah pejabat Eselon II, Kepala BKPSDM, dan para camat Pemkab Purwakarta diduga meninggalkan tugas pada jam kerja Selasa 6/10/2026 untuk pergi ke GBK Jakarta
- Forum Masyarakat Peduli Purwakarta Naga Hitam merilis pernyataan sikap resmi berisi tiga tuntutan, termasuk pembukaan data e-Absensi SIKAP
- Ketua Naga Hitam Pandu Fajar Gumelar menyebut kehadiran Kepala BKPSDM dalam rombongan sebagai preseden buruk bagi birokrasi daerah
WartaPurwakarta - Forum Masyarakat Peduli Purwakarta (FMPP) Naga Hitam mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang menuntut pengusutan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Kritik keras ini menyasar sejumlah pejabat Eselon II, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta para camat yang diketahui berangkat ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Selasa (6/10/2026), ketika jam dinas masih berjalan.
Keberadaan Kepala BKPSDM di dalam rombongan tersebut menjadi sorotan utama. Sebagai pejabat yang semestinya berdiri di garis depan penegakan disiplin pegawai, keterlibatannya justru dinilai menciptakan preseden buruk bagi tata kelola birokrasi daerah. Naga Hitam menyebut perilaku para pejabat itu mencerminkan absennya keteladanan.
Ketua Naga Hitam, Pandu Fajar Gumelar, menyampaikan keberatannya melalui rilis tertulis pada Rabu (07/10/2026). "Sangat ironis ketika pejabat pembina disiplin justru memimpin aksi meninggalkan wilayah tugas sebelum jam kerja berakhir. Dalih 'pekerjaan sudah selesai' maupun berangkat pukul 14.30 WIB tidak membenarkan tindakan abai terhadap aturan jam dinas resmi," tegas Pandu.
Organisasi tersebut juga menampik dalih bahwa keberangkatan ke GBK merupakan wujud kepedulian dengan semangat "pemersatu bangsa". Menurut Naga Hitam, inti pengabdian seorang pejabat daerah terletak pada kehadiran secara nyata dan pemberian pelayanan terbaik kepada warga, bukan dengan mendatangi stadion di saat jam operasional pelayanan publik masih berlangsung.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Demi menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Naga Hitam mengajukan tiga tuntutan pokok kepada instansi terkait. Salah satu tuntutan utama adalah dibukanya data presensi elektronik pegawai BKPSDM melalui sistem e-Absensi SIKAP pada hari pertandingan tersebut, sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Sumber: DelikJabar