Poin Penting
  • Proyek pembangunan Gedung NOC milik Perum Jasa Tirta II senilai Rp 11,6 miliar di Purwakarta diduga berjalan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
  • Pengecekan melalui SIMBG mengonfirmasi bangunan tersebut belum tercatat memiliki PBG, dan DPUTR telah mengirimkan surat peringatan
  • Forum Masyarakat Peduli Purwakarta Naga Hitam mendesak tindakan tegas berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002 jo. UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 16 Tahun 2021

WartaPurwakarta - Forum Masyarakat Peduli Purwakarta Naga Hitam menuntut penyegelan terhadap proyek pembangunan Gedung Network Operation Control (NOC) milik Perum Jasa Tirta II (PJT II) di Kabupaten Purwakarta. Proyek bernilai Rp 11,6 miliar itu ditengarai tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana diwajibkan regulasi.

Dugaan absennya izin resmi ini mengemuka setelah forum tersebut melakukan investigasi mandiri, baik melalui penelusuran media maupun peninjauan langsung ke lokasi pembangunan. Di lapangan, tidak ditemukan papan informasi PBG yang semestinya terpasang pada proyek konstruksi berjalan.

Ketua Forum Naga Hitam, Pandu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengklarifikasi status perizinan proyek secara langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta. Verifikasi yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) memperlihatkan bahwa gedung tersebut sama sekali belum tercatat sebagai pemegang PBG.

"Gedung ini bernilai belasan miliar rupiah, tetapi disinyalir melangkahi aturan perizinan daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) bahkan sudah melayangkan surat peringatan," tegas Pandu, Kamis (01/09/2029).

Meski peringatan tertulis dari DPUTR sudah dilayangkan, aktivitas konstruksi di lokasi proyek dilaporkan tetap berlangsung. Kondisi ini mendorong Forum Naga Hitam mendesak seluruh instansi terkait agar bertindak tegas sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Sejumlah dasar hukum yang dirujuk dalam tuntutan forum ini mencakup UU No. 28 Tahun 2002 juncto UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Forum menilai ketiga regulasi tersebut memberikan landasan kuat bagi aparat untuk menghentikan dan menyegel bangunan yang beroperasi tanpa kelengkapan perizinan.

Sumber: DelikJabar