- Target pajak daerah dalam R-APBD-P Purwakarta 2026 naik Rp133,30 miliar menjadi Rp846,95 miliar
- Kenaikan penerimaan sangat bergantung pada BPHTB yang melonjak 85,45 persen sementara pos pajak lain justru dipangkas
- Alaikassalam meminta Pemkab Purwakarta memaparkan kalkulasi riil dan memprioritaskan optimalisasi penerimaan
WartaPurwakarta - Postur Rancangan Perubahan APBD (R-APBD-P) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alaikassalam, menyuarakan keraguannya terhadap lonjakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak sebesar Rp133,30 miliar, yang ia pandang lebih menyerupai siasat pengubahan komposisi angka berisiko ketimbang pemanfaatan potensi nyata di lapangan.
Plafon penerimaan pajak daerah pada draf perubahan anggaran tersebut diproyeksikan bertambah 18,68 persen, bergerak dari angka Rp713,64 miliar menuju Rp846,95 miliar.
Pertumbuhan tersebut dinilai bertumpu secara timpang pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinaikkan sampai 85,45 persen hingga menyentuh Rp315,47 miliar. Di sisi lain, proyeksi target penerimaan sejumlah sektor pajak lainnya justru mengalami pemotongan, di antaranya Pajak Air Tanah, PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Tenaga Listrik, serta Opsen PKB.
"Jangan sampai kita menaikkan satu jenis pajak dengan target fantastis, lalu ketika tidak tercapai, pajak lain justru diturunkan. Yang kita butuhkan adalah peningkatan PAD dari optimalisasi penerimaan, bukan sekadar perubahan komposisi target," tegas Alaikassalam, Selasa (29/09/2026).
Pemerintah Daerah Purwakarta didesak untuk memaparkan rincian perhitungan transaksi faktual yang dapat membuktikan bahwa target penerimaan BPHTB tersebut memang rasional dan dapat dipenuhi. Alaikassalam juga menekankan pentingnya langkah ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, seperti pemutakhiran basis data wajib pajak, ekspansi sistem digital, penutupan celah kebocoran pendapatan, serta penagihan tunggakan secara berkala.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Perombakan dalam R-APBD-P 2026 tersebut memperlihatkan reposisi alokasi anggaran yang cukup besar, terutama mengingat kucuran dana transfer dari pemerintah pusat tercatat menyusut Rp92,25 miliar. Walau demikian, total pendapatan daerah tetap dipatok meningkat Rp51,02 miliar sehingga menjadi Rp2,509 triliun, yang ditopang oleh kenaikan proyeksi PAD sebesar Rp143,26 miliar hingga mencapai angka Rp1,180 triliun.
Sumber: DelikJabar