- BLKK di Pesantren Manbaul Ulum Assalafiyah dipakai sebagai SPPG MBG dengan kapasitas 1.300 penerima
- Bangunan dibangun dengan dana Kemenaker senilai Rp2 miliar, namun belum ada konfirmasi perizinan perubahan fungsi
- Ketua yayasan SPPG, M. Anhar Haryadi, menyerahkan pertanyaan kepada administrasi pesantren
WartaPurwakarta - Bangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) yang terletak di lingkungan Pesantren Manbaul Ulum Assalafiyah, Desa Simpang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, kini berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fasilitas tersebut dapat melayani sekitar 1.300 orang penerima manfaat MBG.
Menurut data yang diperoleh, konstruksi BLKK tersebut dibiayai oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan total anggaran sekitar Rp2 miliar, terbagi merata antara pembangunan fisik gedung dan penyediaan sarana serta prasarana. Hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai prosedur administratif atau perizinan yang mengatur perubahan fungsi gedung tersebut dari pusat pelatihan kerja menjadi dapur layanan gizi.
M. Anhar Haryadi, ketua yayasan yang mengelola SPPG, menegaskan fokusnya pada pendidikan santri. Ia menyatakan, "Saya fokus ngurus santri, bagian ngajar. Tanya saja ke bagian administrasi." Anhar menambahkan, "Kalau mau tanya, langsung saja ke Bu Nyai, pimpinan pesantren," dan menjelaskan bahwa operasional SPPG telah berlangsung lebih dari dua tahun serta mengacu pada prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa urusan administratif berada di bawah tanggung jawab bagian lain, sementara ia mengurusi peningkatan kualitas pendidikan santri.
Seorang staf Pemerintah Desa Simpang mengonfirmasi bahwa gedung tersebut sebelumnya berfungsi sebagai BLKK dan pernah dimanfaatkan oleh warga setempat. “Dulu ada BLKK dan sempat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau berubah fungsi seperti itu, kami kurang paham juga,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sampai saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi mengenai legalitas perubahan fungsi gedung BLKK menjadi fasilitas SPPG. Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan aset dan perizinan yang berlaku.
Sumber: Halo Purwakarta