- GP Ansor menuntut penyelesaian sengketa lewat mekanisme hukum
- Rencana pembangunan rumah ibadah di Cikopo telah lolos verifikasi sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No 9/8/2006
- Ketua GP Ansor, Deden Rohmatur Raoudhoh, menolak penggunaan tekanan massa dan mengajak dialog terbuka
WartaPurwakarta - Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Purwakarta mengeluarkan pernyataan terkait penolakan sebagian warga atas proyek pembangunan rumah ibadah di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari. Dalam keterangan resminya pada Minggu (11 / 10 / 2026), Ketua GP Ansor Purwakarta, Deden Rohmatur Raoudhoh, menegaskan bahwa kebebasan beragama serta hak beribadah merupakan jaminan konstitusi yang harus dihormati. Ia menambahkan bahwa pendirian fasilitas keagamaan seharusnya dilandasi pada landasan hukum, keadilan, toleransi, dan semangat kerukunan, bukan semata-mata didorong oleh sentimen mayoritas atau minoritas.
Menurut Deden, dokumen yang diterima menunjukkan bahwa rencana pembangunan di Cikopo telah melewati serangkaian tahapan verifikasi dan memperoleh rekomendasi sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 serta 8 Tahun 2006. "GP Ansor menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, berdasarkan dokumen yang kami terima, rencana pembangunan di Cikopo telah melalui tahapan verifikasi dan rekomendasi sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap proses yang telah memenuhi persyaratan hukum tidak boleh dibatalkan hanya karena adanya tekanan atau penolakan yang tidak melalui jalur resmi. Deden mengajak semua pihak yang memiliki keberatan administratif atau perbedaan data untuk menyelesaikannya lewat verifikasi yang transparan, objektif, dan terbuka. "Penyelesaian masalah tidak boleh dilakukan melalui tekanan massa, intimidasi, atau tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kerukunan masyarakat," tambahnya.
GP Ansor Purwakarta juga menyerukan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, aparat keamanan, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk terus menyediakan ruang dialog. "Kami percaya bahwa negara tidak boleh tunduk kepada tekanan siapa pun, tetapi juga tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat. Keduanya harus dipertemukan melalui mekanisme hukum dan musyawarah yang bermartabat," tegas Deden.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain itu, organisasi tersebut mengingatkan seluruh elemen masyarakat Purwakarta untuk tidak memprovokasi isu rumah ibadah menjadi pemicu konflik antarumat beragama. Ia menutup pernyataannya dengan pesan kepada kader Ansor dan Banser di wilayah tersebut agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta berperan sebagai bagian solusi. "Bagi GP Ansor, menjaga Islam bukan berarti merampas hak orang lain untuk menjalankan agamanya. Meneguhkan ukhuwah Islamiyah harus berjalan seiring dengan menjaga ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah. Ansor dan Banser harus hadir sebagai penjaga agama, penjaga persatuan, penjaga Pancasila, dan penjaga keutuhan NKRI," pungkasnya.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat