- Pusat data AI di Jatiluhur bernilai investasi Rp3,5 triliun dengan kebutuhan air yang diproyeksikan mencapai 33.000 meter kubik per hari
- Pasokan air akan disalurkan melalui PDAM sebagai pelanggan komersial, bukan langsung dari Waduk Jatiluhur lewat PJT 2
- Gubernur Dedi Mulyadi meminta dokumen AMDAL proyek dibuka secara transparan kepada publik
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan perlunya perencanaan yang cermat dalam penyediaan air operasional bagi pusat data berbasis kecerdasan buatan yang akan dibangun di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Langkah itu dimaksudkan agar kebutuhan air sektor pertanian di wilayah sekitar tidak ikut terdampak.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, kesiapan pasokan air harus sudah tuntas sebelum fasilitas tersebut beroperasi penuh. Proyek pusat data AI itu menyerap investasi senilai Rp3,5 triliun, dibangun di atas lahan seluas 8.000 meter persegi, dengan total area pengembangan mencapai 11 hektare. Kapasitas daya listrik awalnya dipasang pada angka 120 megawatt dan diproyeksikan tumbuh hingga 640 megawatt.
"Berapa kebutuhannya, objektif saja," kata Dedi, Selasa (29/9/2026).
Pada fase pertama operasional, konsumsi air fasilitas itu diperkirakan sekitar 6.000 meter kubik per hari. Angka tersebut diprediksi melonjak tajam hingga 33.000 meter kubik atau setara 33 juta liter per hari, yang berarti sekitar 384 liter per detik, seiring dengan ekspansi kapasitas pusat data.
Meski bersumber dari Waduk Jatiluhur, air untuk pusat data AI itu tidak akan dialirkan secara langsung melalui Perum Jasa Tirta II. Distribusinya akan ditangani oleh PDAM dengan skema pelanggan komersial.
"Airnya bersumber dari Waduk Jatiluhur melalui PDAM," ujar Dedi.
Mekanisme tersebut dinilai krusial untuk menjaga alokasi air bersih bagi warga di Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, hingga DKI Jakarta tetap aman. Transaksi komersial antara PDAM dan pengembang industri juga diharapkan mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas layanan air minum bagi masyarakat umum.
"Kebutuhan untuk Jakarta, Bekasi, Karawang dan Subang sudah teralokasi, tidak menggangu petani. Ini pasar komersial, tidak menggangu pelayanan," tuturnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain soal ketersediaan air, Dedi juga menyoroti proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek tersebut. Saat ini dokumen AMDAL masih dalam tahap pengerjaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta bersama tim pakar pembanding.
Dedi meminta seluruh proses dan hasil AMDAL itu dibuka kepada khalayak luas, termasuk identitas konsultan maupun akademisi yang dilibatkan. Keterbukaan informasi itu dianggap penting untuk merespons kekhawatiran publik atas potensi dampak lingkungan, mulai dari penggunaan sumber daya air hingga tingkat kebisingan di sekitar kawasan Jatiluhur.
"AMDAL bukan privasi, ini untuk publik," tuturnya.
Sumber: Harapan Rakyat