Poin Penting
  • BGN menghentikan operasional sejumlah SPPG di Purwakarta mulai 2 November 2026 karena kelalaian pengunggahan LPDH
  • Investor AN (49) mengaku dana dari BGN tidak masuk ke rekening dapur selama sekitar satu pekan sehingga operasional terpaksa dihentikan
  • Investor ID (50) khawatir tak mampu membayar cicilan bank karena sebagian besar modal pembangunan dapur berasal dari pinjaman

WartaPurwakarta - Penghentian operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purwakarta oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu keresahan di kalangan investor. Mereka mempertanyakan nasib dapur yang kini tidak lagi memiliki hak operasional, sekaligus menuntut kejelasan soal dana yang belum tersalurkan.

Dasar penghentian itu tertuang dalam surat BGN tertanggal 29 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, BGN mencatat sejumlah SPPG tidak mengunggah Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH), atau hanya mengunggah paling banyak lima laporan dari 10 Hari Pelayanan Efektif sepanjang periode 5 hingga 28 Oktober 2026.

AN (49), pemilik SPPG di Kecamatan Sukatani, menyatakan bahwa selama sekitar satu pekan, tidak ada dana yang masuk dari BGN ke rekening dapurnya. Kondisi itu memaksanya menghentikan penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) lantaran tidak ada anggaran untuk membeli bahan baku.

"Saya dan rekan-rekan pengusaha sangat heran. Sudah satu minggu ini tidak ada dana yang masuk dari BGN pusat ke rekening dapur kami. Akibatnya, dengan berat hati kami harus menghentikan operasional penyaluran MBG karena tidak ada bahan baku yang bisa dibeli," ungkap AN saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2026).

Ia menambahkan, terhentinya aktivitas dapur turut berdampak pada mitra petani dan pemasok lokal yang sebelumnya telah menyiapkan bahan kebutuhan operasional.

Keresahan serupa diutarakan ID (50), pemilik SPPG di Kecamatan Pasawahan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar modal pembangunan dapurnya bersumber dari pinjaman bank, sehingga penghentian operasional langsung mengancam kemampuannya memenuhi kewajiban cicilan.

"Jujur saja, kami sangat pusing. Nasib dapur MBG kami tidak jelas kapan akan berjalan lagi. Padahal, investasi kami ini besar dan sebagian besar menggunakan pinjaman bank," ujar ID.

Ia pun menyuarakan harapan agar ada kepastian mengenai kelanjutan operasional dan penyelesaian persoalan dana yang membelit para investor.

"Bayang-bayang kebangkrutan dan terlilit utang bank jadi teror bagi kami setiap hari. Kami butuh kepastian, bukan janji," tambahnya.

Berdasarkan surat BGN, penghentian operasional khusus tersebut resmi berlaku sejak 2 November 2026 dan mencakup seluruh hak operasional SPPG yang tercantum dalam lampiran surat. Sanksi itu baru dapat dicabut apabila Pengawas Keuangan SPPG bersama Kepala SPPG dan perwakilan yayasan atau mitra telah menyusun serta mengunggah LPDH ke portal Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).

Surat yang sama juga mewajibkan kepala SPPG menuntaskan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu 1 x 24 jam untuk periode operasional sebelum surat diterbitkan. Setelah kembali beroperasi, pengelola diwajibkan menyusun dan mengunggah LPDH pada setiap Hari Pelayanan Efektif.

Para investor berharap BGN segera memberikan penjelasan mengenai status hak operasional, kewajiban pelaporan, serta mekanisme penyelesaian pembayaran agar mereka dapat mengambil langkah konkret untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan melanjutkan operasional dapur.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat