Poin Penting
  • Plang KBIHU Al-Fatah di Kampung Cilangkap dicabut pada Selasa (27/10/2026)
  • Izin operasional KBIHU Al-Fatah dicabut melalui KMHU Nomor KEP-37/BN/2026
  • KBIHU Al-Fatah wajib menghentikan layanan dan mengembalikan hak jemaah

WartaPurwakarta - Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta mencopot plang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Fatah di Kampung Cilangkap, Desa Cadasari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Selasa (27/10/2026).

Tindakan tersebut dilakukan setelah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan bimbingan serta pendampingan ibadah haji dan umrah terhadap KBIHU Al-Fatah.

KBIHU yang dipimpin H. Nasir itu dinyatakan melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) Republik Indonesia Nomor KEP-37/BN/2026.

Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Purwakarta, H. Syamsi Mufti, menyampaikan bahwa keputusan pencabutan izin mulai berlaku sejak 9 Oktober 2026.

"Keputusan pencabutan izin operasional ini secara resmi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada 9 Oktober 2026. Seiring dengan berlakunya keputusan tersebut, KBIHU Al-Fatah diwajibkan untuk segera menghentikan seluruh kegiatan bimbingan kepada jemaah haji maupun umrah tanpa terkecuali," tutur Mama Cirangkong, sapaan akrab Kepala Kemenhaj Kabupaten Purwakarta itu.

Selain menghentikan seluruh kegiatan, KBIHU Al-Fatah tidak lagi diperbolehkan memberikan layanan bimbingan haji dan umrah. Lembaga tersebut juga diwajibkan mengembalikan seluruh hak jemaah yang masih berada dalam pendampingannya pada tahun berjalan.

"Di samping itu, KBIHU Al-Fatah juga dituntut untuk segera menyelesaikan proses pengembalian hak-hak jemaah haji di tahun ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan," ungkapnya.

Mama Cirangkong meminta seluruh KBIHU di Kabupaten Purwakarta menjalankan peran sebagai pembimbing dan pendamping jemaah. Menurut dia, layanan haji tidak semestinya dijadikan sarana mencari keuntungan dengan mengesampingkan kepentingan umat.

"Kami ingin penyelenggaraan haji dikelola dengan integritas dan tanggung jawab. KBIHU di Purwakarta selama ini telah menjalankan tugas pembinaan jemaah dengan baik. Kami tidak ingin ulah beberapa oknum menciptakan stigma negatif terhadap KBIHU yang selama ini berkomitmen mendampingi dan melayani jemaah dengan sungguh-sungguh," ucapnya.

Kantor Kemenhaj Kabupaten Purwakarta menyatakan pengawasan terhadap penyelenggara ibadah haji dan umrah akan terus diperketat. Langkah itu dilakukan untuk memastikan hak jemaah terlindungi serta pelayanan berlangsung aman dan nyaman.

"Kami terus berkomitmen memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji guna mencegah terulangnya kasus serupa serta memastikan seluruh jemaah memperoleh pelayanan yang aman, transparan, dan sesuai ketentuan," pungkasnya.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat