Poin Penting
  • Belanja operasi aparatur menyedot 77,48 persen total belanja daerah dengan belanja modal di bawah 10 persen
  • Bantuan modal usaha fakir miskin hanya Rp9 juta untuk 20 keluarga atau rata-rata Rp450 ribu per keluarga setahun
  • Sebanyak 76,50 ribu penduduk atau 7,87 persen warga Purwakarta masih hidup di bawah garis kemiskinan

WartaPurwakarta - Lembaga Kajian Kebijakan Publik Analitika Purwakarta menemukan ketimpangan serius dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2027. Hasil telaah lembaga tersebut menunjukkan porsi belanja operasi aparatur mencapai 77,48 persen dari keseluruhan belanja daerah, sedangkan belanja modal justru berada di bawah angka 10 persen.

Direktur Analitika Purwakarta, Agus Sanusi, M.Psi., menilai komposisi anggaran itu perlu dievaluasi secara menyeluruh mengingat kondisi sosial ekonomi warga yang masih memprihatinkan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 76,50 ribu jiwa atau 7,87 persen penduduk Purwakarta masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pengeluaran rumah tangga kelompok terbawah didominasi oleh kebutuhan pangan.

"Ketika puluhan ribu warga masih menghadapi keterbatasan ekonomi, pemerintah perlu memastikan bahwa struktur APBD memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan mereka. Anggaran bukan hanya instrumen untuk membiayai aktivitas pemerintahan, tetapi juga alat untuk memperbaiki ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Agus.

Sejumlah temuan kritis mengemuka dari kajian tersebut. Pertama, terdapat jurang yang mencolok antara pos jasa pelayanan umum kantor di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan alokasi bantuan sosial. Dinas Pendidikan, misalnya, memiliki anggaran jasa pelayanan kantor sebesar Rp37,21 miliar, sementara Sekretariat Daerah (Setda) mencapai Rp21,02 miliar. Sebagai perbandingan, bantuan modal usaha bagi keluarga fakir miskin hanya dianggarkan Rp9 juta untuk 20 keluarga, sehingga masing-masing keluarga rata-rata hanya memperoleh Rp450 ribu selama satu tahun.

Kedua, pos anggaran bagi pimpinan daerah juga menyita perhatian. Gaji, tunjangan, dana penunjang operasional, serta kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati menghabiskan dana miliaran rupiah. Anggaran pakaian dinas beserta atribut aparatur yang tersebar di berbagai OPD dan kecamatan totalnya mencapai Rp2,017 miliar.

Ketiga, program perlindungan sosial untuk kelompok rentan terpantau sangat terbatas. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia hanya dialokasikan Rp170 juta untuk 120 orang. Program permakanan sosial dianggarkan Rp10 juta bagi 10 orang, sedangkan pelatihan kemandirian bagi penyandang disabilitas miskin hanya mendapat porsi Rp15 juta untuk 10 orang.

Temuan ini memperkuat pandangan Analitika Purwakarta bahwa prioritas belanja dalam Raperda APBD 2027 belum mencerminkan keberpihakan terhadap warga yang paling membutuhkan.

Sumber: DelikJabar