Poin Penting
  • Kemenhaj memeriksa indikasi penyimpangan dana dam dan badal haji jemaah Purwakarta melalui klarifikasi Ketua KBIHU AF
  • Penyelidikan bermula dari temuan Linjam Daker Makkah pada musim haji 1447 H/2026 M
  • Terdapat selisih biaya dam sebesar 260 SAR per orang setelah 83 jemaah dialihkan pembayarannya ke pihak luar

WartaPurwakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengusut indikasi penyelewengan dana dam serta badal haji yang melibatkan rombongan jemaah asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Langkah penelusuran tersebut ditandai dengan pemanggilan sejumlah pihak guna dimintai keterangan, salah satunya Ketua KBIHU AF.

Pemeriksaan berlangsung selama dua hari, yakni Kamis hingga Jumat, 24-25 September 2026, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta. Penyelidikan ini berakar dari temuan tim Linjam Daker Makkah saat operasional ibadah haji 1447 H/2026 M berlangsung.

"Pendalaman tersebut dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Kamis sampai Jumat, tanggal 24 sampai 25 September 2026," kata Direktur Pengawasan Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah, Rudi Nurudin Ambary, yang dikutip dari situs resmi Kemenhaj pada Sabtu, 26 September 2026.

Rudi menjelaskan, fokus utama klarifikasi menyasar pada alur transaksi setoran denda atau dam para jemaah. Berdasarkan informasi awal, tercatat 93 orang telah menyetorkan dana sebesar 720 riyal Arab Saudi (SAR) per jemaah. Sesuai aturan, dana itu mestinya disalurkan lewat pengelola resmi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yakni Proyek Pemanfaatan Daging Hadyu dan Kurban (Adahi).

Ketentuan pembayaran melalui Adahi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor S-50/BN/2026 tentang Pilihan Jenis Haji dan Pelaksanaan Pembayaran Dam.

"Namun, menurut hasil pendalaman sementara, pembayaran dam melalui mekanisme tersebut hanya dilakukan untuk 10 jemaah," kata Rudi.

Sisanya, sebanyak 83 jemaah justru dibayarkan melalui perantara seorang mukimin berinisial AD. Nilai yang diserahkan kepada perantara tersebut hanya 460 SAR per orang.

Perbedaan jalur setoran dan besaran tarif ini mengindikasikan adanya keuntungan tak resmi sebesar 260 SAR untuk tiap jemaah. Praktik tersebut kini menjadi materi utama pemeriksaan yang terus didalami oleh otoritas Kemenhaj.

Sumber: Pojok Satu