Poin Penting
  • KNPI mengusulkan jasa sewa alat berat industri dan infrastruktur dijadikan objek pajak daerah
  • Pemkab dan DPRD Purwakarta didorong merumuskan regulasi pemungutan sesuai aturan perundang-undangan
  • Bapenda Purwakarta diminta mendata penyedia jasa alat berat lokal maupun luar daerah

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta didorong untuk mulai melirik dan memetakan potensi penerimaan daerah dari sektor penyewaan alat berat. Usulan penarikan pajak tersebut ditekankan menyusul tingginya intensitas operasional mesin-mesin konstruksi pada proyek industri maupun pembangunan infrastruktur di kawasan Purwakarta.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Purwakarta, Ryan Andryana Putra, mengungkapkan bahwa aktivitas unit-unit armada berat seperti bulldozer, self-loader, hingga excavator kerap ditemui di lapangan. Aktivitas perputaran modal di sektor ini dinilai cukup menjanjikan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara legal dan optimal.

“Kita lihat setiap hari alat berat bekerja di berbagai proyek di Purwakarta. Perputaran ekonominya sangat besar. Sangat disayangkan jika ini tidak tercatat sebagai objek pajak. Ini adalah potensi PAD yang selama ini 'hilang' atau belum terpetakan dengan baik oleh pemerintah daerah,” ujar Ryan kepada Pasundan Ekspres pada Senin (26/10/2026).

Merespons celah penerimaan tersebut, Ryan meminta jajaran eksekutif bersama DPRD Kabupaten Purwakarta duduk bersama guna menyusun payung hukum. Penataan aturan pemungutan pajak terhadap jasa alat berat dinilai perlu diselaraskan dengan koridor perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.

“Kami berharap regulasi tentang pajak alat berat ini bisa segera diwujudkan dan dijadikan objek baru pajak daerah. Kita butuh terobosan untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum optimal,” katanya.

Ryan menilai kapasitas fiskal Kabupaten Purwakarta butuh sokongan sumber dana alternatif agar agenda pembangunan fasilitas publik tidak tersendat. Menurutnya, kepastian regulasi atas sektor ini akan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan yang masuk ke kas daerah.

“Jika regulasi ini bisa diwujudkan dan dieksekusi dengan baik, saya yakin akan ada tambahan PAD yang signifikan. Dana ini nantinya bisa dialokasikan untuk mempercepat pembangunan daerah, perbaikan infrastruktur, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta,” tambahnya.

Guna merealisasikan wacana tersebut, KNPI Purwakarta juga mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera bergerak memetakan para pelaku usaha di ceruk bisnis ini, termasuk menertibkan administrasi vendor yang berasal dari dalam maupun luar Purwakarta.

“Langkah pendataan dan sosialisasi harus segera dilakukan. Kita dukung Bapenda untuk menertibkan sektor ini, demi kebaikan dan kemandirian fiskal Kabupaten Purwakarta ke depannya,” ujarnya.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat