- Pembangunan gereja GKPS di Cikopo dipertanyakan prosedurnya
- Pengacara Elyasa Budiyanto menuding aliran dana tanpa bukti
- Bupati Saepul Bahri Binzein menegaskan kepatuhan pada regulasi administratif
WartaPurwakarta - Polemik mengenai rencana pembangunan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, kembali menjadi sorotan publik. Menurut Salman Abdul Jabbar, respons pribadi atas dinamika tersebut harus bersifat objektif, memisahkan antara kepatuhan pada persyaratan legalitas rumah ibadah, aspirasi warga setempat, serta perlindungan kebebasan beragama.
Salman menanggapi pernyataan Elyasa Budiyanto, kuasa hukum Aliansi Masyarakat Purwakarta, yang menyoroti proses verifikasi pendirian gereja serta menuduh adanya aliran dana ke pihak tertentu. “Dugaan tersebut perlu diklarifikasi dan dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan, bukan dianggap sebagai fakta sebelum terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Salman dalam keterangannya pada Selasa (13 Oktober 2026).
Ia juga mengingatkan sikap Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, yang pada 8 Oktober 2026 menegaskan bahwa pendirian rumah ibadah harus berlandaskan pada regulasi administrasi, teknis, dan persyaratan khusus. Salman menambahkan, “Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka status persyaratan yang telah dipenuhi, hasil verifikasi, serta dasar hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan,” menuntut keterbukaan pemerintah dalam proses tersebut.
Selain masalah legalitas, Salman mengkritik keras video yang beredar dari Elyasa, yang mengaitkan Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, dengan tuduhan murtad. Ia menilai hubungan tersebut tidak berdasar dan menuntut klarifikasi lebih lanjut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dengan latar belakang perselisihan ini, para pihak diharapkan dapat menempuh jalur hukum dan administratif yang transparan, demi menjamin hak beribadah warga tanpa melanggar ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.
Sumber: DelikJabar