Poin Penting
  • Gilang Dewata dituduh memalsukan 6 Surat Laik Higiene Sanitasi dari 158 dapur SPPG
  • Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, minta kasus dibawa ke ranah hukum, sementara Ketua Komisi III, H Elan Sofiyan, mengkritik ketidakhadiran Gilang dalam rapat dewan
  • Gilang juga terlibat penganiayaan terhadap Kepala SPPG Plered dan telah diberhentikan dari BGN

WartaPurwakarta - Koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) di Purwakarta, Gilang Dewata, kini menjadi sorotan setelah muncul tuduhan pemalsuan dokumen dan tindakan kekerasan. Pada September 2026, Komisi IV DPRD Purwakarta mengungkap bahwa dari total 158 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terdapat enam dokumen Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diduga dipalsukan oleh oknum yang berada di bawah koordinasi Gilang.

Ricky Syamsul Fauzi, ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, menilai perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hukum yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Ia menuntut Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum.

Ketegangan meningkat dalam rapat pemanggilan Gilang Dewata oleh dewan. Ketua Komisi III, H Elan Sofiyan, menyatakan kekecewaannya karena Gilang dianggap sering mengabaikan panggilan dewan. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan, "Kamu makan dan kerja di sini, hargai institusi ini!" Elan menambahkan bahwa posisi koordinator BGN memiliki tanggung jawab koordinatif dalam pelaksanaan program gizi di tingkat kabupaten, sehingga tidak boleh bersikap pasif saat DPRD meminta penjelasan mengenai kondisi lapangan SPPG.

Setelah pertemuan, Gilang berpendapat bahwa verifikasi dokumen merupakan urusan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan menyatakan bahwa peraturan pusat belum mewajibkan Izin Bangunan (PBG).

Selain dugaan pemalsuan, Gilang Dewata juga dituduh melakukan pencambukan terhadap Kepala SPPG Plered di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Purwakarta. Akibatnya, ia telah diberhentikan dari jabatannya di Badan Gizi Nasional.

Sumber: Info Indonesia - Jawa Barat