Poin Penting
  • Dari 158 SLHS yang tercatat pada SPPG di Purwakarta, lebih dari enam dokumen terindikasi palsu dan Dinas Kesehatan tidak pernah menerbitkan rekomendasi untuk dokumen bermasalah tersebut
  • Komisi IV DPRD Purwakarta mendukung langkah DPMPTSP melaporkan dugaan pemalsuan ke aparat penegak hukum, dan kasus itu disebut sudah berproses di kepolisian
  • Dinas Kesehatan bersama Korwil MBG akan melakukan verifikasi ulang seluruh dokumen SLHS, dengan ancaman sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi pengelola yang terbukti memalsukan dokumen

WartaPurwakarta - Dugaan pemalsuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Purwakarta bersama Dinas Kesehatan, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Purwakarta, dan para koordinator kecamatan SPPG, Rabu (16/9/2026).

Dalam forum itu terungkap bahwa dari total 158 SLHS yang tercatat pada SPPG di Purwakarta, lebih dari enam dokumen terindikasi tidak sah. Dinas Kesehatan sendiri menyatakan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap dokumen-dokumen yang bermasalah itu.

Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, menyatakan pihaknya mendukung langkah DPMPTSP untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Ia menyebut proses pelaporan ke kepolisian bahkan telah berjalan.

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemalsuan berkas harus dilaporkan. Kami mendukung DPMPTSP untuk melapor, dan informasi dari Dinas Kesehatan menyebutkan kasus ini sudah berproses di pihak kepolisian," ujar Ricky.

Di luar persoalan hukum, Komisi IV turut mendesak Dinas Kesehatan memperketat mekanisme penerbitan SLHS. Ricky menegaskan bahwa standar keamanan pangan tidak cukup diukur dari kondisi fisik dapur semata, melainkan harus mencakup penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), yaitu sistem pengendalian potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik sejak pengadaan bahan baku hingga makanan tersaji di meja makan.

Setiap dapur SPPG juga diharapkan memiliki tim manajemen mutu serta memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Ricky menegaskan, pemerintah berwenang menghentikan atau menangguhkan operasional dapur yang belum memenuhi ketiga syarat tersebut.

"Pemerintah berhak memutuskan operasional dapur atau melakukan suspend terhadap fasilitas yang tidak mengantongi SLHS, HACCP, dan sertifikat halal. Kami tidak ingin SLHS terbit terlalu mudah tanpa mengindahkan substansi keselamatan pangan," tegas Ricky.

Sekretaris Komisi IV dari Fraksi Golkar, John Kamal, memandang persoalan ini jauh lebih serius dari sekadar kelalaian administratif. Baginya, dokumen laik sanitasi yang dipalsukan langsung bersentuhan dengan keselamatan para penerima manfaat MBG.

"Ini menyangkut soal kelayakan makanan yang dikonsumsi oleh para penerima manfaat program MBG. Masa iya SLHS bisa dipalsukan? Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak kita," tegas John Kamal.

Ia pun mengingatkan bahwa program yang dirancang baik tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila pengelolaannya tidak dijalankan dengan jujur dan profesional.

"Programnya baik, tapi kalau pengelolaannya tidak baik, maka saya pastikan hasilnya tidak akan baik. Kami tidak ingin program strategis ini cacat karena kelalaian atau ketidakjujuran di level implementasi," tambah John.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan bersama Korwil MBG berkomitmen melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dokumen SLHS yang beredar. Pengelola yang terbukti memalsukan dokumen terancam sanksi administratif, termasuk pencabutan izin sebagai penyedia. Komisi IV juga berencana turun langsung ke lapangan guna memastikan standar keamanan pangan dan kelayakan dapur SPPG benar-benar terpenuhi.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat