Poin Penting
  • LSM AMARTA mempertanyakan legalitas perizinan proyek galian kabel listrik 20KPA milik PLN di Purwakarta
  • Penanaman kabel dituding merusak fasilitas trotoar, bahu jalan, dan saluran drainase
  • Pihak vendor memastikan proses pembenahan trotoar bakal digarap sesuai prosedur yang berlaku

WartaPurwakarta - Aktivitas penanaman kabel jaringan listrik milik PT PLN di sejumlah lintasan jalan Kabupaten Purwakarta menuai kritik dari masyarakat. Proyek infrastruktur tersebut tidak hanya dikeluhkan karena mengganggu kenyamanan publik akibat rusaknya fasilitas jalan, melainkan juga memicu tanda tanya besar terkait kepemilikan izin resmi serta komitmen pengembalian fungsi trotoar dan bahu jalan.

Sorotan tajam datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Masyarakat Purwakarta (LSM AMARTA). Pihak lembaga meragukan kelengkapan perizinan proyek pemasangan utilitas tersebut, mengingat penggalian berlangsung di badan jalan yang berada di bawah wewenang instansi pengelola jalan.

Ketua LSM AMARTA, Tarman Sonjaya, menegaskan bahwa penanaman kabel jaringan listrik berdaya 20KPA semestinya tunduk pada regulasi perizinan dan kewajiban tata kelola lingkungan, disesuaikan dengan skala aktivitas di lapangan. Menurut telaahnya, pelaksana proyek wajib mengantongi instrumen lingkungan hidup, baik berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) maupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), mengacu pada hasil penapisan aturan yang sah.

Di samping dokumen lingkungan, legalitas persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan dari dinas terkait dipandang sangat krusial lantaran proyek tersebut bersinggungan langsung dengan sarana umum seperti trotoar, tepian jalan, hingga saluran pembuangan air.

“Iya, intinya sudah ada izin belum dari PUTR, karena berkaitan dengan jalan kabupaten dan sebagian jalan provinsi. Kalau tidak dikembalikan seperti semula, seperti drainase, trotoar, atau bahu jalan,” ujar Tarman kepada Halo Purwakarta, Kamis (22/10/2026).

Tarman menggarisbawahi bahwa tanggung jawab pelaksana tidak boleh tuntas hanya sampai tahap penanaman kabel selesai. Rekonstruksi sarana prasarana yang terkena imbas galian mutlak dijalankan demi memulihkan fungsi fasilitas publik tersebut. Pembiaran atau perbaikan yang dikerjakan setengah hati dinilai berisiko menciptakan persoalan lanjutan, mulai dari terancamnya keselamatan pejalan kaki sampai potensi banjir akibat sumbatan drainase yang tak dinormalisasi.

Atas dasar pertimbangan itu, AMARTA mendesak otoritas terkait segera memeriksa keabsahan izin kerja sekaligus mengawal ketat pemulihan prasarana jalan pascaproyek.

Merespons polemik yang berkembang, perwakilan pihak vendor pengerjaan, Irfan, belum membeberkan penjelasan mendalam seputar keluhan warga. Kendati demikian, ia menjanjikan adanya pembenahan infrastruktur trotoar yang terdampak.

“Perbaikan trotoar akan dilakukan sesuai prosedur,” kata Irfan.

Penjelasan terperinci mengenai duduk perkara perizinan maupun tindak lanjut komplain masyarakat dari kontraktor pelaksana belum diperoleh secara menyeluruh. Selain itu, konfirmasi lanjutan dari pihak PLN serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Purwakarta masih terus diupayakan guna memastikan legalitas kerja, cakupan proyek, hingga pertanggungjawaban perbaikan sarana jalan yang rusak.

Sumber: Halo Purwakarta