Poin Penting
  • Badan Jalan Ipik Gandamanah di depan Kampus 2 Al-Muhajirin dipenuhi lumpur dari galian proyek kabel listrik PLN
  • Ketua LSM Amarta Purwakarta Tarman Sonjaya mendesak PLN, kontraktor, dan instansi terkait segera mengevaluasi proyek yang melintas di ruas jalan provinsi seksi Campaka-Sadang hingga jalur Jatiluhur
  • Kepala DLH Purwakarta Erlan Diansah menyatakan pihaknya berwenang mengawasi aspek lingkungan dan akan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait

WartaPurwakarta - Proyek penanaman jaringan kabel listrik tegangan menengah milik PLN di Kabupaten Purwakarta menuai sorotan setelah material tanah sisa galian meluber hingga ke badan Jalan Ipik Gandamanah, persis di depan Kampus 2 Al-Muhajirin. Kondisi itu dinilai berbahaya bagi pengguna jalan, terlebih bahu jalan bekas galian dilaporkan amblas sementara rambu peringatan sama sekali tidak terpasang di lokasi.

Tanah galian yang meluap ke permukaan jalan berpotensi menciptakan jalur licin, khususnya saat hujan mengguyur kawasan tersebut. Pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas di jalur itu diminta meningkatkan kewaspadaan guna menekan risiko kecelakaan.

Ketua LSM Amarta Purwakarta, Tarman Sonjaya, mengungkapkan bahwa pengerjaan proyek tersebut telah memicu keluhan dari warga sekitar. Dampaknya dinilai mencakup gangguan lingkungan, ancaman keselamatan berlalu lintas, hingga terganggunya aktivitas sehari-hari masyarakat di sepanjang jalur pengerjaan.

Tarman memaparkan, persoalan yang muncul di lapangan bukan sekadar luberan tanah galian. Penyempitan ruas jalan akibat tumpukan material dan aktivitas penggalian juga disebut berpotensi memperburuk arus lalu lintas sekaligus memperbesar peluang terjadinya kecelakaan.

"Material tanah galian meluber ke badan jalan. Selain itu, ada bahu jalan bekas galian yang amblas dan kondisi badan jalan berlumpur. Hal-hal seperti ini perlu segera ditangani agar tidak membahayakan pengguna jalan," ujarnya.

Menurut Tarman, jalur pengerjaan proyek kabel tersebut melewati ruas jalan Provinsi Jawa Barat, antara lain seksi Campaka-Sadang, serta sejumlah ruas jalan kabupaten mulai dari Ipik Gandamanah hingga kawasan Jatiluhur. Ia turut menyoroti dampak lanjutan berupa debu ketika jalan mengering, kerusakan bahu jalan, serta terganggunya kegiatan ekonomi para pelaku usaha yang berdekatan dengan jalur proyek.

Tarman menegaskan, pihak pelaksana wajib memastikan setiap bekas galian ditangani secara tuntas dan kondisi jalan dipulihkan seperti semula. Pemasangan rambu peringatan serta pengamanan area kerja juga ia anggap mendesak demi melindungi pengguna jalan.

Di luar dampak fisik di lapangan, Tarman mempertanyakan tata kelola proyek, termasuk dugaan pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga. Ia menekankan hal itu perlu klarifikasi dari pihak perusahaan serta pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tarman mendesak manajemen PT PLN (Persero), kontraktor pelaksana, serta instansi teknis di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk segera menggelar evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan proyek tersebut.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah dan pihak terkait perlu segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi pekerjaan serta memastikan dampaknya terhadap masyarakat ditangani," tegasnya di Purwakarta, Minggu (25/10/2026).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, Erlan Diansah, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menjelaskan bahwa DLH memiliki kewenangan mengawasi aspek lingkungan hidup, termasuk pemenuhan kewajiban dokumen lingkungan dan pengendalian dampak kegiatan.

"Terkait penggalian, penggunaan bahu jalan, dan keselamatan lalu lintas, penanganannya melibatkan instansi teknis sesuai kewenangan masing-masing," kata Erlan.

Erlan menambahkan, DLH akan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna menindaklanjuti persoalan yang mencuat dari proyek tersebut.

Sumber: Halo Purwakarta