Poin Penting
  • Musyawarah rencana pendirian tempat ibadah di Desa Cikopo berlangsung ricuh pada Minggu (20/9/2026)
  • Data dukungan 125 warga dipersoalkan sejumlah peserta forum
  • Pertemuan belum menyepakati rencana pendirian tempat ibadah

WartaPurwakarta - Musyawarah mengenai rencana pembangunan tempat ibadah di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, belum menghasilkan keputusan. Forum yang berlangsung di Aula Desa Cikopo pada Minggu (20/9/2026) itu diwarnai ketegangan antarpeserta.

Pertemuan tersebut melibatkan warga, pemerintah desa, pengurus RT/RW, tokoh agama, unsur kecamatan, kepolisian, TNI, serta anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta. Agenda awalnya ditujukan untuk mempertemukan kelompok yang mendukung dan menolak rencana pendirian tempat ibadah.

Perbedaan pandangan di antara warga membuat pembahasan memanas. Kericuhan sempat terjadi sehingga proses dialog tidak berjalan seperti yang direncanakan.

Salah satu isu yang mencuat adalah data dukungan yang disebut mencakup 125 orang. Sejumlah peserta meminta kejelasan mengenai mekanisme pendataan tersebut. Mereka juga menyoroti pengakuan warga yang merasa namanya tidak masuk dalam data maupun tidak menerima undangan musyawarah.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta Ricky Syamsul Fauzi menjelaskan, kehadiran DPRD dalam forum itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya dengan sejumlah pihak terkait rencana pembangunan tempat ibadah.

DPRD Kabupaten Purwakarta menilai penyelesaian persoalan harus berpedoman pada aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Berdasarkan peninjauan lapangan, DPRD menemukan adanya kelompok warga yang menerima rencana tersebut, menolaknya, serta warga yang semula menolak tetapi kemudian mengubah pendapat. Kondisi itu mendorong digelarnya musyawarah untuk mencari jalan keluar.

Namun, perdebatan mengenai validitas data warga dan sikap masyarakat terhadap rencana tersebut masih menjadi ganjalan utama. DPRD menekankan perlunya memastikan data dukungan warga sebelum pembahasan dilanjutkan secara terbuka sesuai ketentuan.

Sampai musyawarah selesai, seluruh pihak belum menemukan titik temu. Pemerintah desa, unsur kecamatan, aparat keamanan, dan DPRD diharapkan kembali memfasilitasi dialog antara warga yang pro maupun kontra dengan melibatkan semua pihak serta memverifikasi data dan aspirasi masyarakat secara terbuka.

Sumber: Halo Purwakarta