Poin Penting
  • PB PERMATA mendampingi Staf Khusus Menag Gugun Gumilar dalam penanganan polemik pembangunan GKPS Cikopo
  • Menag berkomitmen melanjutkan pembangunan gereja dan mendukung pendanaannya
  • Organisasi tekankan dialog, supremasi hukum, dan toleransi sebagai kunci penyelesaian

WartaPurwakarta - Pengurus Besar PERMATA (PB PERMATA) bersama Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar, melakukan kunjungan ke Cikopo, Kabupaten Purwakarta, pada 10 Oktober 2026. Kedatangan mereka berfokus pada penanganan sengketa terkait pembangunan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gugun Gumilar menegaskan bahwa proyek pembangunan gereja harus tetap dilanjutkan dan menyatakan dukungan Kementerian Agama terhadap pendanaan pembangunan GKPS Cikopo. Ia juga menekankan bahwa sikap toleransi harus diwujudkan lewat rasa saling menghormati serta pengakuan hak setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing‑masing.

Depanca, Ketua Umum PB PERMATA, menambahkan bahwa penyelesaian masalah rumah ibadah sebaiknya mengedepankan dialog, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga. “PB PERMATA berharap polemik pembangunan GKPS Cikopo dapat diselesaikan secara damai dan adil. Dialog harus menjadi ruang untuk mencari solusi, sementara hukum menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan. Kami ingin kerukunan tetap terjaga dan setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya,” ujarnya.

Sementara itu, Teja, Ketua Bidang Eksternal PB PERMATA, menegaskan bahwa toleransi tidak boleh sekadar slogan, melainkan harus terwujud dalam tindakan konkret. “Perbedaan agama tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan. Kami mendorong semua pihak mengedepankan komunikasi, saling menghormati, dan mencari penyelesaian yang bermartabat. Kerukunan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Teja.

Kedua pernyataan tersebut menegaskan komitmen PB PERMATA dan Kementerian Agama untuk menyelesaikan perselisihan pembangunan GKPS Cikopo melalui jalur hukum dan dialog, sekaligus memperkuat nilai toleransi dalam masyarakat Purwakarta.

Sumber: DelikJabar