- KH Ahmad Anwar Nasihin menegaskan pentingnya taat hukum dan musyawarah dalam polemik gereja di Desa Cikopo
- PCNU Purwakarta bersedia menjembatani dialog antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait
- Musyawarah warga pada September 2026 belum mencapai kesepakatan terkait data dukungan masyarakat
WartaPurwakarta - Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Purwakarta, KH Ahmad Anwar Nasihin, menyoroti polemik rencana pembangunan rumah ibadah di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Ia mengimbau seluruh pihak untuk mengutamakan jalur hukum, sikap toleran, serta dialog musyawarah dalam meredakan ketegangan yang muncul.
Rencana pendirian gereja tersebut sebenarnya telah dibahas dalam beberapa forum pertemuan. Namun, pertemuan warga yang digelar pada September 2026 berakhir tanpa titik temu. Salah satu sumber perselisihan berpangkal pada perbedaan data mengenai tingkat dukungan masyarakat terhadap proyek pembangunan dimaksud.
Dalam pandangan Ahmad, setiap warga negara memiliki hak setara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. "Intinya semua warga masyarakat Indonesia itu mempunyai hak yang sama. Kita jangan sampai membedakan mana tirani minoritas dan mana mayoritas. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah mayoritas, harus kita hormati. Mempunyai hak yang sama untuk beribadah," tuturnya kepada Halo Purwakarta, Rabu, 23 September 2025.
Koeksistensi antar pemeluk agama yang berbeda, sambung Ahmad, harus bertumpu pada sikap saling mengehargai. Ia menegaskan bahwa PCNU Purwakarta senantiasa menjunjung tinggi nilai kerukunan dan toleransi antarumat beragama.
Tokoh agama tersebut juga meminta warga agar tidak mengambil tindakan sepihak atas masalah yang tengah bergulir. "Siapapun orangnya dan siapapun masyarakatnya di Kabupaten Purwakarta ini harus tunduk terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia. Jangan main hakim sendiri. Jangan menjadi hakim dan menentukan kesalahan dan kebenaran orang," ungkapnya.
Persoalan pendirian tempat ibadah, menurut Ahmad, perlu dikembalikan pada ketentuan regulasi yang berlaku. Pihak yang berinisiatif membangun rumah ibadah diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan administratif dari pemerintah, sementara masyarakat luas dituntut untuk menghargai proses tersebut. "Kita hormati agama manapun, keyakinan manapun di Kabupaten Purwakarta yang ingin mendirikan tempat ibadah. Silakan, selama itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta," katanya.
Perbedaan keyakinan, tambah Ahmad, tidak boleh dimanfaatkan sebagai dalil untuk menghapus hak beribadah warga. Ia bahkan merujuk pada nilai-nilai toleransi yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menjaga relasi harmonis dengan pemeluk agama lain. "Tidak ada paksaan memilih agama manapun. Termasuk di Purwakarta ini, silakan orang mau beragama Islam, syukur Alhamdulillah. Dan memang mayoritas Islam di Kabupaten Purwakarta. Ada sebagian agama yang lain di Purwakarta yang harus kita hormati," tuturnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menanggapi situasi di Cikopo, PCNU Purwakarta secara terbuka menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai fasilitator mediasi di antara berbagai pihak. Ahmad menyampaikan rencana komunikasi dengan pemerintah daerah serta berbagai elemen terkait guna mencari jalan keluar lewat mekanisme yang resmi. "PCNU akan ikut membantu memediasi dan menyampaikan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan unsur-unsur yang lainnya, serta masyarakat pun supaya bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh negara," katanya.
Ahmad berharap penanganan kasus ini tidak berujung pada bentrokan antarwarga. Ia menekankan pentingnya memberi ruang bagi setiap pemeluk agama untuk mengekspresikan keyakinannya selama tidak melanggar aturan yang berlaku. "Supaya mereka yang di luar agama Islam bisa melaksanakan ibadah yang tenang, bisa melaksanakan dan mengekspresikan seluruh keyakinannya," pungkasnya.
Sumber: Halo Purwakarta