Poin Penting
  • Perda Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2006 menjadi dasar hukum awal perizinan tambang di Subang, namun tidak lagi cukup dijadikan acuan tunggal
  • Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2026 berlaku sejak 12 Januari 2026 dan menggantikan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
  • Kewenangan penerbitan izin tambang di Subang bergantung pada jenis mineral, wilayah kegiatan, dan pendelegasian dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi

WartaPurwakarta - Pemahaman menyeluruh soal regulasi perizinan tambang di Kabupaten Subang menjadi kebutuhan mendesak bagi para pelaku usaha maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Perizinan di sektor ini tidak semata-mata menyangkut izin penggalian, melainkan juga mencakup aspek wilayah, lingkungan hidup, tata ruang, kewajiban usaha, dan mekanisme pengawasan.

Seiring pergeseran kebijakan pertambangan di level nasional dan Provinsi Jawa Barat, para pelaku usaha yang hendak beroperasi di Subang dituntut untuk mengikuti perkembangan aturan terkini guna memastikan kegiatan mereka memiliki landasan hukum yang sah.

**Perda Lama Subang sebagai Titik Awal**

Salah satu regulasi daerah yang secara khusus pernah mengatur sektor pertambangan di Kabupaten Subang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan. Perda tersebut memuat ketentuan mulai dari inventarisasi potensi bahan galian, perencanaan, penetapan kawasan pertambangan, hingga mekanisme perizinan.

Berdasarkan dokumen yang tercatat di JDIH Kabupaten Subang, Pasal 7 perda itu menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan hanya boleh dijalankan setelah mendapat izin dari kepala daerah. Informasi tersebut dikutip dari laman resmi jdih.subang.go.id.

Meski demikian, perda lama itu kini tidak bisa lagi dijadikan satu-satunya acuan. Pergeseran kewenangan dan transformasi sistem perizinan pertambangan di tingkat nasional mengharuskan pelaku usaha merujuk pada regulasi yang lebih mutakhir.

**Perda Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2026 Berlaku Sejak Januari**

Regulasi kunci yang kini perlu mendapat perhatian adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral. Perda ini resmi berlaku sejak 12 Januari 2026 dan sekaligus mencabut Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dicatat dalam JDIH Provinsi Jawa Barat melalui laman jdih.jabarprov.go.id.

Cakupan perda baru tersebut terbilang luas. Sejumlah aspek yang diatur di dalamnya meliputi perencanaan pertambangan, pengusahaan dan perizinan, kewajiban serta larangan bagi pelaku usaha, pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pembinaan, serta pengawasan.

Dengan terbitnya perda ini, kegiatan pertambangan yang berlangsung di wilayah Kabupaten Subang wajib memperhatikan ketentuan provinsi tersebut, di samping regulasi nasional yang berlaku secara bersamaan. Perda Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2026 lahir sebagai respons atas perubahan pembagian kewenangan dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara antara pemerintah pusat dan daerah.

**Soal Kewenangan Perizinan**

Pertanyaan yang kerap mengemuka di kalangan pelaku usaha adalah apakah izin tambang di Subang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Jawabannya tidak tunggal, sebab hal itu bergantung pada jenis mineral yang ditambang, lokasi kegiatan, serta pendelegasian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara prinsip, pengelolaan mineral dan batubara berada dalam kerangka kewenangan pemerintah pusat. Sebagian kewenangan tertentu kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi, dan hal inilah yang menjadi salah satu dasar diterbitkannya Perda Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2026. Abstrak perda tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral di wilayah masing-masing.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat