Poin Penting
  • Pelaksanaan peletakan batu pertama fasilitas pusat data AI BDx di Jatiluhur menuai polemik akibat minimnya keterbukaan dan ketiadaan izin Amdal
  • Pengerjaan proyek swasta tersebut saat ini dihentikan sementara di tengah kekhawatiran dampak konsumsi jutaan kubik air terhadap warga lokal
  • DPRD Jawa Barat dinilai pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Gubernur KDM

WartaPurwakarta - Rencana pendirian fasilitas Data Center AI milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, memicu silang pendapat di tengah masyarakat menyusul dilakukannya peletakan batu pertama proyek tersebut. Sorotan tajam mengemuka terkait transparansi perizinan lingkungan hingga minimnya pengawasan dari unsur parlemen daerah.

Aktivis Bela Negara Purwakarta, Dr. Srie Muldrianto, M.Pd., yang akrab dipanggil Asep Purwa, menilai atensi publik melonjak lantaran keterlibatan Gubernur Jawa Barat, KDM, yang kerap menyita perhatian di ruang digital.

"Kehadiran Gubernur yang sedang viral dan naik daun di Indonesia mungkin menjadi daya tarik tersendiri. Gaya komunikasi dan seringnya KDM bermain konten menambah rasa ketertarikan orang untuk turut berkomentar," kata Asep Purwa, Kamis (1/10/2026).

Di luar sorotan terhadap figur gubernur, Asep menekankan urgensi kejelasan status serta arah pengembangan infrastruktur teknologi tersebut bagi masyarakat luas.

"Tapi terlepas dari itu semua, yang patut menjadi perhatian kita adalah tentang data center AI BDx itu apa? Ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu? Jujur, saya bukan orang yang paham tetapi apapun proyek yang dibangun oleh siapapun perlu diketahui apa, mengapa, dan bagaimana?" ujarnya.

Ia mengakui konsep kedaulatan data nasional merupakan agenda mendasar. Namun, kepemilikan swasta atas proyek tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai orientasi utamanya.

"Tapi apakah betul ini tujuan pokoknya? Ini perlu dibahas dan dijawab para ahli. Ini adalah proyek swasta, CEO dari BDx kalau tidak salah Mayank Srivastava, berkebangsaan India berbasis di Singapura," ucap Asep Purwa.

Asep mempersoalkan seberapa besar nilai guna pusat data berbasis kecerdasan buatan itu bila disandingkan dengan hajat hidup mendesak warga Purwakarta dan wilayah sekitarnya. Sejak awal, proyek berskala masif tersebut dinilai tidak melibatkan dialog yang memadai.

"Masalahnya tidak ada keterbukaan dari proyek ini sejak awal, baik dengan para akhli, legislatif, maupun masyarakat umum padahal mungkin dampaknya akan sangat besar," katanya menambahkan.

Kecenderungan KDM yang dinilai kerap bertindak sepihak tanpa merangkul elemen warga dianggap memperkeruh situasi. Dari sudut pandang fiskal, kehadiran investasi ini memang berpeluang mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purwakarta maupun Jawa Barat. Kendati demikian, kalkulasi untung-rugi secara komprehensif terganjal persoalan legalitas lingkungan.

"Akan tetapi dalam jangka panjang kita belum menghitungnya secara presisi karena belum turunnya Amdal atau analisis dampak lingkungan. Terbukti saat ini proses pembangunannya dihentikan sementara," ujarnya.

Kelalaian dalam memitigasi risiko tersebut dikhawatirkan mengancam kesinambungan investasi BDx ke depan.

"Di sisi lain, KDM sering lupa dan kadang terlalu berani mengambil resiko demi popularitas, ini kebiasaan kedua dia," ucapnya.

Di samping mengkritisi gubernur, sorotan diarahkan kepada para legislator di tingkat provinsi yang dipandang pasif dalam mengawal kebijakan eksekutif.

"Kritik saya tujukan kepada DPRD Jawa Barat yang belum melakukan fungsi pengawasan dan kontrol secara optimal. Fungsi ini perlu lebih diaktifkan hingga KDM tidak semena-mena dalam mengambil sebuah keputusan," katanya menambahkan.

Asep mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan demokratis mensyaratkan transparansi serta ruang partisipasi yang luas bagi publik. Sikap diam mayoritas anggota dewan dinilainya sebagai preseden buruk.

"Ini kan aneh DPRD nya tidak vokal hanya ada satu dua yang bersuara?" ujarnya.

Kekhawatiran masyarakat kian beralasan mengingat pasokan air bersih serta pengairan sawah di Purwakarta belum terdistribusi merata hingga kini. Rencana operasional pusat data AI tersebut dikhawatirkan semakin membebani daya dukung air di kawasan setempat.

"Eh sekarang jutaan kubik air mau digunakan untuk kepentingan pusat data AI," ucap Asep Purwa.

Asep mendesak pemangku kebijakan untuk menuntaskan seluruh kewajiban administratif dan kajian ilmiah secara transparan sebelum proyek diteruskan.

"Ini perlu jelas dulu dibuktikan ada kajian Amdal-nya terlebih dahulu dan ada komunikasi secara terbuka baik dengan para akhli maupun legislatif," katanya menutup.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat