- Pemilihan anggota BPD Purwakarta dijadwalkan November 2026
- Masa jabatan anggota BPD hasil pemilihan 2019 berakhir Februari 2027
- Perbup sebagai dasar pemilihan masih menjalani proses harmonisasi
WartaPurwakarta - Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Purwakarta direncanakan berlangsung pada November 2026. Pemerintah daerah saat ini masih menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbup) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan tersebut.
Plt. Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Purwakarta, Cepi Saprudin S.STP., M.IP, menyampaikan masa keanggotaan BPD yang dipilih secara serentak pada 2019 akan selesai pada Februari 2027.
Perpanjangan masa jabatan itu mengacu pada perubahan ketentuan perundang-undangan. Masa keanggotaan BPD yang sebelumnya enam tahun kini menjadi delapan tahun.
“Yang harusnya tahun 2025 keanggotaannya habis, Februari, karena ada penambahan dua tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Jadi, seluruh keanggotaan BPD se-Kabupaten Purwakarta habis masa jabatannya pada Februari 2027,” kata Cepi, kepada Halo Purwakarta, Selasa 27 Oktober 2026.
Ia mengatakan persiapan pemilihan anggota BPD untuk periode 2027-2035 harus dimulai sebelum masa jabatan anggota saat ini berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, kepala desa perlu membentuk panitia serta menjalankan penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
“Berarti untuk masa keanggotaan 2027-2035, karena sekarang masa jabatannya delapan tahun,” ujarnya.
Perbup masih diharmonisasi
Cepi menyebut rancangan Perbup yang akan mengatur pelaksanaan pemilihan anggota BPD masih berada dalam tahapan penyusunan. Regulasi itu perlu melalui proses fasilitasi dan harmonisasi dengan melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Informasinya dari Bagian Hukum, sekarang sudah proses harmonisasi. Kalau proses harmonisasi selesai, kemudian dikembalikan ke kita. Kalau ada revisi, berarti kita perbaiki,” jelasnya.
Jika tidak ada perbaikan, rancangan Perbup akan dilanjutkan untuk memperoleh rekomendasi penerbitan dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah tahapan itu selesai, aturan tersebut dapat ditetapkan oleh bupati.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain kepastian regulasi, keterbatasan anggaran turut memengaruhi persiapan pemilihan BPD. Menurut Cepi, panitia belum memperoleh honorarium karena anggaran yang tersedia terbatas. Dukungan sementara diberikan dalam bentuk barang untuk kebutuhan operasional.
“Untuk pemilihan BPD tahun sekarang, karena memang keterbatasan anggaran, panitia tidak ada dalam bentuk honor, tetapi hanya ada dalam bentuk barang operasional saja,” ungkapnya.
Ia menambahkan, anggaran untuk kebutuhan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemilihan BPD berpotensi tersedia setelah perubahan anggaran pada November 2026.
“Yang sudah disepakati, cash book-nya sudah turun dan sudah keluar. Kemungkinan anggaran untuk pemerintahan BPD itu nanti mungkin turun setelah perubahan anggaran di bulan November 2026,” pungkasnya.
Sumber: Halo Purwakarta