- PKS bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ditandatangani oleh Bupati Purwakarta dan Kajari Purwakarta bersama seluruh kepala perangkat daerah
- Om Zein berharap kerja sama ini menghilangkan kekhawatiran OPD soal permasalahan hukum sekaligus meminimalisir kekeliruan
- Yudhi Kurniawan menuntut adanya output nyata dari PKS dan membuka akses komunikasi langsung kepada kepala perangkat daerah
WartaPurwakarta - Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Kejaksaan Negeri setempat kini resmi diperkuat melalui sebuah perjanjian. Perjanjian Kerja Sama yang berfokus pada ranah Perdata serta Tata Usaha Negara itu dijangkau di Pendopo Setda Kabupaten Purwakarta pada Rabu, 30 September 2026.
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau akrab disapa Om Zein bertindak sebagai penanda tangan mewakili pihak pemda, berdampingan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Yudhi Kurniawan. Selain dua pejabat utama tersebut, seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta juga turut melekatkan tanda tangan pada dokumen kerja sama tersebut.
Menurut Om Zein, kesepakatan ini menjadi penegas bahwa jajaran perangkat daerah, khususnya bagian hukum, tak perlu lagi cemas ketika berhadapan dengan persoalan perdata maupun tata usaha negara. Pihaknya menilai Kejari Purwakarta kini dapat diandalkan sebagai mitra pendamping. "Kita nggak usah khawatir lagi tinggal kita minta bantuan pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan tentunya bukan hanya itu kita juga bisa meminta bantuan berbagai hal yang harus direview," kata Om Zein.
Lebih lanjut, bupati yang akrab disapa Om Zein itu menyatakan bahwa keterlibatan Kejari Purwakarta diharapkan menekan potensi kekeliruan administratif. Ia memandang hubungan ini sebagai wujud saling melengkapi dan saling mengingatkan guna mewujudkan visi Purwakarta Istimewa. "Kami ucapan terima kasih kepada Kajari Purwakarta beserta jajaran yang tentunya pasti akan direpotkan dengan adanya PKS ini," ujar Om Zein.
Sementara itu, Yudhi Kurniawan memboyong pesan tegas kepada jajarannya agar pelayanan kepada pemda, masyarakat, maupun pihak lain dijalankan secara responsif. Ia menekankan bahwa perjanjian yang baru saja digunakan tidak boleh berhenti pada secarik kertas. "Manfaatkan PKS ini sebaik-baiknya dan semaksimalnya. Saya nggak mau hanya tanda tangan kemudian selesai, harus ada outputnya," ucap Yudhi pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kepala Kejari Purwakarta itu juga meruntuhkan sekat birokrasi dengan meminta para kepala perangkat daerah untuk tak ragu menghubunginya secara personal maupun mendatangi kantornya. "Nomor hp saya kan ada, jangan sungkan untuk menghubungi saya untuk berkomunikasi," kata Yudhi.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat