Poin Penting
  • Pemprov Jabar menyetop sementara proyek pusat data BDx senilai Rp3,5 triliun di Jatiluhur karena belum mengantongi izin AMDAL dan PBG
  • Fasilitas berkapasitas 640 MW tersebut memicu kekhawatiran terkait pasokan air irigasi dan air baku di Bendungan Jatiluhur
  • Amerika Serikat, Australia, dan Belanda sebelumnya telah memperketat hingga membatasi pembangunan fasilitas pusat data serupa

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menyetop sementara proses pengerjaan proyek pusat data berbasis teknologi kecerdasan buatan milik BDx di wilayah Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Kebijakan penghentian operasional ini dikeluarkan hanya berselang satu pekan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meresmikan proyek tersebut pada Selasa (22/9/2026).

Langkah pembekuan sementara proyek berinvestasi Rp 3,5 triliun itu ditempuh pemerintah daerah lantaran pemrakarsa proyek belum menuntaskan syarat administratif wajib untuk pembangunan infrastruktur skala besar. Izin yang belum dipenuhi pihak korporasi tersebut mencakup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Secara teknis, fasilitas penunjang komputasi modern ini direncanakan berdiri di area seluas 8.000 meter persegi dengan estimasi pasokan kapasitas listrik mencapai 640 MW.

Keberadaan proyek ini juga menyita atensi publik di media sosial, terutama terkait besarnya volume kebutuhan air yang diperlukan seiring operasionalisasi sarana tersebut ke depan. Kondisi itu memicu kekhawatiran terhadap ketahanan cadangan air di Bendungan Jatiluhur, yang selama ini menjadi tumpuan strategis pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga sekaligus jaringan irigasi persawahan.

Resistensi terhadap pendirian pusat data juga marak terjadi di ranah internasional. Penolakan dari penduduk lokal di berbagai negara umumnya dilatari oleh ancaman krisis pasokan air bersih, pembengkakan daya listrik jaringan umum, hingga makin sempitnya ketersediaan lahan terbuka.

Di Amerika Serikat, polemik pendirian sentra data bergulir kencang di tengah masifnya perluasan area fasilitas tersebut ke sejumlah kawasan. Kekhawatiran warga berpusat pada tingginya konsumsi air, lonjakan konsumsi tenaga listrik, serta potensi penurunan kualitas udara di sekitar pemukiman. Berdasarkan jajak pendapat yang dirilis Fox News, Gallup, dan Washington Post, penolakan tercatat mencapai sekitar 70 persen penduduk Amerika Serikat yang tidak menghendaki sarana tersebut berdiri di dekat hunian mereka.

Fenomena serupa berlangsung di Australia. Korporasi pengembang Goodman Group dilaporkan membatalkan permohonan pendirian fasilitas berkapasitas 90 megawatt yang dikenal sebagai Project Mars. Langkah pembatalan diambil usai gelombang protes keras dari warga Lane Cove, Sydney, mengingat jarak proyek yang dirancang hanya sekitar 20 meter dari pemukiman warga.

Sementara itu, Pemerintah Belanda telah memberlakukan restriksi pendirian pusat komputasi data sejak tahun 2019. Kebijakan pembatasan tersebut kembali diperketat pada April 2025, di mana pemerintah kota diinstruksikan untuk tidak mengizinkan pembangunan fasilitas baru maupun penambahan kapasitas pada gedung lama hingga tahun 2030.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat