- Aliansi Masyarakat Purwakarta lewat kuasa hukumnya Elyasa Budianto kembali mengajukan laporan hukum tentang pendirian gereja di Cikopo
- Laporan sebelumnya dicabut karena konflik rumah tangga pelapor, sementara laporan baru sedang dikonsultasikan dan dijadwalkan diserahkan pada hari Rabu
- Pengacara menuding dugaan suap dalam proses verifikasi dan rekomendasi, serta meminta penyelidikan sesuai SKB dua Menteri
WartaPurwakarta - Pengacara yang mewakili Aliansi Masyarakat Purwakarta, Elyasa Budianto, menyatakan bahwa kelompoknya akan kembali menempuh jalur hukum terkait rencana pendirian Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.
Menurut Elyasa, timnya membuka sesi konsultasi untuk penyusunan laporan baru pada Senin 12 Oktober 2026. Ia menambahkan bahwa laporan sebelumnya ditarik karena adanya perselisihan dalam keluarga pelapor, sehingga prosesnya dihentikan.
"Laporan yang lama kami cabut karena ada konflik di dalam rumah tangga mereka(warga). Akhirnya, kami tidak melanjutkan laporan tersebut," ujar Elyasa kepada Halo Purwakarta di kantor Polres Purwakarta.
Ia menegaskan bahwa dokumen resmi baru masih berada pada tahap konsultasi dan direncanakan akan diajukan pada hari Rabu mendatang. Elyasa menyoroti bahwa proses verifikasi serta rekomendasi pendirian gereja masih menyisakan sejumlah pertanyaan, khususnya terkait rapat warga pada 6 Juli yang dianggap belum memperhatikan keberatan sebagian masyarakat.
"Kami sudah berkali-kali menyampaikan persoalan ini. Kami berharap keberatan warga juga diperhatikan," tambahnya.
Selain menekankan masalah prosedural, Elyasa juga menyampaikan dugaan adanya praktik suap dalam penanganan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Ia meminta agar dugaan tersebut diselidiki melalui mekanisme hukum yang berlaku, meskipun belum ada bukti konklusif yang menguatkan klaim tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pengacara tersebut juga merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang mengatur pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta prosedur pendirian rumah ibadah. Menurutnya, ketentuan ini harus menjadi acuan utama dalam menyelesaikan perselisihan di Cikopo.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari GKPS maupun pihak terkait lain mengenai tuduhan suap yang diutarakan Elyasa. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi GKPS, FKUB, Kementerian Agama, serta pihak lain yang terlibat dalam proses rekomendasi pendirian rumah ibadah tersebut.
Sumber: Halo Purwakarta