Poin Penting
  • Sebanyak 35 warga dari 39 rumah masih menunggu kepastian sertifikat tanah
  • Tanah pengganti ruislag memiliki luas 12.530 meter persegi, sedangkan tanah asal sekitar 5.220 meter persegi
  • Penyelesaian ruislag masih menanti koordinasi dan kajian, termasuk dari kejaksaan

WartaPurwakarta - Persoalan tukar guling tanah atau ruislag di Perumahan Griya Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, belum terselesaikan setelah berlangsung selama puluhan tahun.

Dari 39 rumah yang terdampak, sebanyak 35 warga masih menunggu kepastian pemenuhan hak atas sertifikat tanah mereka.

Kepala Desa Ciwangi Abdul Hakim mengatakan, proses penyelesaian ruislag masih berlangsung. Salah satu tahapan yang harus dipenuhi ialah menyediakan tanah pengganti untuk kemudian ditetapkan sebagai aset desa.

Ia menyebutkan, tanah pengganti itu memiliki luas total 12.530 meter persegi. Adapun bidang tanah asal yang menjadi objek ruislag luasnya sekitar 5.220 meter persegi.

Lokasi tanah pengganti tersebar di beberapa tempat dan telah dimanfaatkan untuk beragam keperluan. Sebagian lahan digunakan sebagai bangunan sekolah madrasah, tempat usaha tahu, sawah, serta area di sekitar bantaran Sungai Ciherang.

Salah satu bidang tanah pengganti seluas sekitar 1.000 meter persegi terbagi dalam dua sertifikat. Lahan tersebut telah dibeli oleh salah satu warga.

“Kalau proses ruislag sudah selesai dan disetujui oleh bupati, tanah ini akan menjadi tanah kas desa dan menjadi penghasilan bagi desa,” kata Abdul Hakim saat ditemui Halo Purwakarta, Senin (2/11/2026).

Menurut Abdul Hakim, warga meminta proses ruislag segera dituntaskan. Mereka menyatakan telah menjalankan kewajiban pembayaran, bahkan melunasinya, tetapi belum menerima sertifikat tanah secara utuh.

“Keinginan warga itu agar proses ruislag segera diselesaikan. Mereka sudah memenuhi kewajibannya, bahkan sudah lunas, tetapi haknya untuk mendapatkan sertifikat secara utuh belum terpenuhi,” ujarnya.

Pemerintah Desa Ciwangi telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD. Komunikasi tersebut disebut menghasilkan perkembangan yang positif.

Meski demikian, penyelesaian akhir masih menunggu koordinasi serta kajian dari sejumlah pihak terkait, termasuk kejaksaan. Keterlibatan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat proses sekaligus memastikan seluruh tahapan ruislag sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Pemerintah desa berharap proses yang telah berjalan puluhan tahun itu segera memperoleh kepastian, baik bagi pemenuhan hak sertifikat warga maupun status hukum tanah pengganti.

Sumber: Halo Purwakarta