- Tersangka AS dibekuk di Kota Tangerang usai buron dan berpindah lokasi sejak September 2026
- Polisi mendapati tujuh SPPG memakai SLHS palsu dengan tarif Rp 5 juta hingga Rp 7 juta per lembar
- Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara di bawah jeratan Pasal 391 ayat (1) KUHP
WartaPurwakarta - Pelarian pria berinisial AS berakhir usai aparat gabungan dari Bareskrim Polri dan Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta membekuknya pada Rabu (28/10/2026). Warga Kampung Sampih, Desa Cibinong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat tersebut merupakan buronan perkara pemalsuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebelum tertangkap di salah satu permukiman padat penduduk di Kota Tangerang, tersangka sempat melarikan diri dan berulang kali berpindah tempat tinggal sejak September 2026. Jejak persembunyiannya bahkan sempat terlacak petugas di daerah Jampang, Kabupaten Sukabumi.
Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP I Made Purwantara memaparkan bahwa perburuan tersangka dilakukan secara berkesinambungan menyusul pelarian yang dilakukannya.
“Sejak September AS telah melarikan diri dan berpindah-pindah tempat,” kata I Made, Rabu (28/10/2026).
“Tim Polres dan Bareskrim melakukan pencarian, dan tersangka terdeteksi di wilayah Jampang, Sukabumi. Tersangka kemudian berpindah dan bergerak menuju Tangerang,” sambungnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan penyidik, ditemukan sebanyak tujuh SPPG yang memanfaatkan SLHS tiruan hasil cetakan AS. Pelaku diketahui memperjualbelikan dokumen ilegal tersebut dengan tarif jutaan rupiah per sertifikat.
“Dari hasil pemeriksaan ada tujuh SPPG yang menggunakan SLHS palsu buatan tersangka, dengan nilai di kisaran Rp 5 juta sampai Rp 7 juta per SLHS,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Atas perbuatannya, AS dijerat dengan Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pemalsuan surat. Regulasi tersebut memuat ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.
Pihak kepolisian saat ini terus mengembangkan penyidikan kasus tersebut, termasuk mendalami distribusi dan pemakaian sertifikat tiruan pada sejumlah SPPG di wilayah Purwakarta.
Sumber: Halo Purwakarta