PURWAKARTA — Mekanisme pemilihan keterwakilan masyarakat dalam proses pengisian Badan Permusyawaratan Desa atau Bamusdes di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, menjadi perhatian warga.
Persoalan yang dipertanyakan bukan mengenai siapa tokoh yang akhirnya dipilih, melainkan bagaimana proses penentuan lima tokoh dari setiap RT dilakukan.
Dalam mekanisme yang disampaikan kepada warga, setiap RT disebut akan memilih lima orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.
Namun, muncul pertanyaan mengenai dasar dan mekanisme pemilihannya. Sebab, dalam satu RT dapat terdapat banyak warga yang memenuhi kriteria sebagai tokoh pada masing-masing unsur tersebut.
Warga mempertanyakan siapa yang menentukan bahwa seseorang layak mewakili unsur tertentu dan siapa yang melakukan verifikasi sebelum lima orang tersebut ditetapkan sebagai perwakilan RT.
Pertanyaan tersebut dinilai penting karena proses keterwakilan merupakan bagian dari mekanisme demokratis dalam pengisian Bamusdes atau BPD.
Apabila lima tokoh tersebut ditentukan oleh pihak tertentu tanpa adanya proses penjaringan, verifikasi, atau musyawarah yang jelas, masyarakat berpotensi mempertanyakan sejauh mana proses tersebut benar-benar mencerminkan keterwakilan warga.
Kekhawatiran tersebut bukan merupakan tuduhan adanya kepentingan tertentu. Namun, mekanisme yang transparan diperlukan untuk mencegah munculnya persepsi bahwa pemilihan perwakilan dapat dipengaruhi kepentingan tertentu.
Karena itu, Pemerintah Desa Plered diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum dan mekanisme pemilihan lima tokoh dari setiap RT.
Pertanyaan yang menjadi perhatian warga adalah siapa yang memiliki kewenangan menentukan lima tokoh tersebut, siapa yang melakukan verifikasi terhadap kelayakan mereka, serta apakah kelima tokoh tersebut dipilih melalui musyawarah warga RT atau ditentukan oleh pihak tertentu.
Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui kriteria yang digunakan untuk menentukan seseorang sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, maupun tokoh pemuda.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah adanya bukti administrasi berupa berita acara atau dokumen resmi yang menjelaskan proses pemilihan dan penetapan lima tokoh tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Bagi warga, keterwakilan bukan hanya persoalan jumlah orang yang dipilih, tetapi juga bagaimana proses pemilihannya dilakukan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dengan adanya penjelasan yang terbuka dari Pemerintah Desa Plered, diharapkan seluruh tahapan pemilihan keterwakilan masyarakat dapat dipahami bersama dan tidak menimbulkan persoalan maupun persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
Sumber: Ryan Sukma Ramadhan