Poin Penting
  • Bekas proyek galian kabel PT PLN ES dari Campaka hingga Jatiluhur memicu kerusakan drainase dan badan jalan
  • Direktur ACW Risang Frihatnadi mendesak Pemkab Purwakarta memproses hukum kontraktor pelaksana
  • Pengendara mengeluhkan ancaman kecelakaan lalu lintas akibat infrastruktur yang belum dipulihkan ke kondisi semula

WartaPurwakarta - Pekerjaan penanaman kabel milik PT Pijar Laju Nusantara Electrifying Service (PT PLN ES) di Kabupaten Purwakarta menuai kritik tajam setelah memicu kerusakan pada sarana umum. Jalur dari kawasan SMPN 5 sampai SMPN 2 Purwakarta terpantau mengalami penurunan kualitas infrastruktur secara signifikan.

Imbas dari proyek tersebut tampak pada saluran drainase yang terbengkalai serta terkelupasnya bahu dan badan jalan. Jalur penggalian kabel yang belum direstorasi ke kondisi awal tersebut membentang melintasi wilayah Campaka, Ipik Gandamanah, SMPN 5, SMPN 2, Babakan Cikao, hingga Jatiluhur. Situasi ini dinilai membahayakan para pengendara, khususnya ketika melintas pada malam hari.

Kondisi tersebut turut dirasakan oleh salah seorang warga setempat, A. Nugraha. Dirinya mengaku mesti meningkatkan kewaspadaan demi menghindari potensi insiden saat melewati jalur terdampak.

“Mobilitas saya sering melintas di jalur Ipik Gandamanah, SMPN 5, dan SMPN 2. Saya selalu khawatir dan waspada, apalagi kalau malam hari. Apabila kurang ekstra hati-hati, sangat berisiko terjadi kecelakaan lalu lintas,” ujar Nugraha.

Sorotan juga datang dari Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Risang Frihatnadi, SH. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta bertindak tegas, termasuk menempuh jalur hukum apabila ditemukan kerugian dan pelanggaran dalam perusakan aset publik tersebut.

Risang mengingatkan bahwa regulasi mengenai gangguan terhadap fungsi jalan telah diatur jelas dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan sanksi pidana yang termaktub pada Pasal 274. Di samping itu, ketentuan Pasal 522 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP turut mengatur ancaman hukum terhadap pihak yang merusak fasilitas, sarana, atau prasarana pelayanan umum.

Risang menekankan pentingnya ketegasan pemerintah daerah agar kontraktor memulihkan seluruh fasilitas yang terdampak. Langkah ini dipandang krusial guna mencegah kerugian pada kas daerah jika perbaikan jalan yang rusak justru harus dibebankan pada APBD Purwakarta.

Hingga naskah ini disusun, perwakilan PT PLN ES serta pihak Pemkab Purwakarta belum merilis keterangan resmi terkait keluhan kerusakan infrastruktur dan desakan pertanggungjawaban proyek galian tersebut.

Sumber: Halo Purwakarta