- PTUN Bandung menerbitkan penetapan eksekusi paksa pada 14 September 2026 terkait kewajiban KPU Tasikmalaya membuka akses dokumen C1 Plano
- KPU Tasikmalaya diberi tenggat 21 hari kerja menjalankan putusan, dengan ancaman pelaporan hingga sanksi pidana jika membangkang
- Penetapan eksekusi bermula dari gugatan Demi Hamzah Rahadian yang memperoleh kemenangan hukum tetap di KI Jabar
WartaPurwakarta - Babak perkara penyembunyian dokumen C1 Plano Pemilu 2024 di Kabupaten Tasikmalaya kini memasuki fase eksekusi. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung telah mengeluarkan penetapan eksekusi paksa yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat membuka akses terhadap dokumen asli C1 Plano yang tersembunyi dalam kotak suara tersegel.
Pemicu perseteruan hukum ini bermula dari kecurigaan Demi Hamzah Rahadian, mantan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Jawa Barat dari PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Dosen Hukum STH Galunggung. Ia mendeteksi adanya ketidaksesuaian angka pada aplikasi Sirekap Pemilu 2024, sehingga mendesak untuk melihat secara langsung dokumen primer fisik C1 Plano.
"Perjuangan hukum yang panjang sejak Agustus 2024 ini, akhirnya membuahkan hasil di Komisi Informasi (KI) Jawa Barat," ungkap Demi pada Rabu (23/9/2025).
Kemenangan Demi di tingkat kepengurusan informasi diperkuat melalui Putusan Nomor 1854 dan 1855 yang berkekuatan hukum tetap (BHT) per 18 Agustus 2026. Dalam amar putusan tersebut, KI Jawa Barat menegaskan status dokumen C1 Plano Pemilu 2024 sebagai informasi terbuka. "KPU diwajibkan memberikan akses kepada pemohon untuk melihat dan memotret langsung fisik dokumen tersebut," tambahnya.
Meski demikian, pemberian salinan digital oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dinilai gagal memenuhi amar putusan tersebut. Kegagalan itu mendorong PTUN Bandung untuk mengeluarkan Penetapan Eksekusi pada 14 September 2026. KPU kini diganjar tenggat waktu 21 hari kerja untuk melaksanakan putusan. Apabila membangkang, PTUN berwenang melaporkan institusi penyelenggara pemilu tersebut kepada Presiden dan DPR RI.
Penolakan terhadap putusan informasi publik juga berpotensi menjerumuskan pelanggaran Pasal 52 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) jo SE KIP Nomor 1 Tahun 2012. Sanksi yang mengintai berupa pidana kurungan maksimal satu tahun yang dikenakan secara personal kepada komisioner, bukan pada institusi.
Demi menepis anggapan akan mengeret oknum ke penjara dan lebih memilih menawarkan jalan tengah. Ia mengusulkan agar pembukaan kotak suara disinkronkan dengan jadwal retensi arsip resmi KPU, mengacu pada PKPU Nomor 17 Tahun 2023.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menanggapi tekanan hukum tersebut, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imran Tamami, menegaskan penghormatan pihaknya terhadap putusan pengadilan. Akan tetapi, KPU mengambil sikap hati-hati demi memastikan pelaksanaan eksekusi tidak melanggar regulasi lain yang mengatur tata kelola serta perlindungan arsip vital hasil pemilu.
Saat ini, KPU Tasikmalaya telah merintis koordinasi berjenjang bersama KPU Jawa Barat, KPU RI, dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. "Kami mengimbau masyarakat untuk melihat permasalahan ini secara utuh, berdasarkan keseluruhan proses hukum dan administrasi yang sedang berjalan," pungkasnya.
Sumber: Harapan Rakyat