Poin Penting
  • Sekitar 300 petani dari lima desa mengadu ke Bupati Purwakarta usai lahan garapan diambil alih PTPN I Regional 2 Kebun Cikumpay
  • Petani menolak hasil musyawarah 12 Oktober 2026 yang meniadakan ganti rugi materiil
  • Pemerintah Kabupaten Purwakarta diminta memfasilitasi dialog ulang secara berkeadilan

WartaPurwakarta - Ratusan petani penggarap mendatangi Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein guna mengadukan pengalihan fungsi lahan oleh pihak PTPN I Regional 2 Kebun Cikumpay. Pertemuan tersebut sempat diwarnai momen emosional saat seorang penggarap bersimpuh di kaki pria yang akrab disapa Om Zein itu sembari menangis memikirkan sumber penghidupan keluarganya yang mendadak hilang.

Dampak pengambilalihan area perkebunan ini dirasakan oleh sekitar 300 penggarap yang tersebar di lima desa, yakni Desa Cimahi, Cikumpay, Campaka, Cijaya, dan Kertamukti. Mereka merasa keberatan karena keputusan pengosongan lahan tidak menghitung jerih payah serta modal yang telah mereka keluarkan untuk mengolah hutan belantara hingga menjadi ladang produktif selama bertahun-tahun.

Perselisihan ini meruncing pascapertemuan antara pihak manajemen perkebunan dan warga di Kantor Kecamatan Campaka pada 12 Oktober 2026. Risalah rapat saat itu menghasilkan empat ketetapan, antara lain ketiadaan uang kompensasi bagi para penggarap, rencana pembentukan koperasi demi menyerap tenaga kerja, serta pemberdayaan masyarakat lewat proyek penanaman karet.

Merasa butir-butir tersebut diputuskan secara sepihak dan merugikan, para penggarap melayangkan surat penolakan resmi kepada PTPN Regional 2 Kebun Cikumpay pada 15 Oktober 2026. Warga menegaskan bahwa pelepasan lahan garapan tersebut langsung mematikan mata pencaharian utama yang selama ini menopang kebutuhan rumah tangga mereka.

Ketua Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Campaka, Komarudin, SH, yang hadir mendampingi masyarakat, menerangkan bahwa kedatangan mereka ke rumah dinas bupati bertujuan mencari solusi atas kebuntuan yang terjadi.

"Kami datang ke Om Zein sebagai bapaknya masyarakat Purwakarta. Kami hanya mempertanyakan nasib petani kecil ini mau dibawa ke mana ke depannya. Kami minta Pemkab Purwakarta bisa memfasilitasi musyawarah ulang yang adil dan mempertimbangkan kerugian materiil petani yang sudah puluhan tahun menggarap," ujar Komarudin.

Masyarakat penggarap berharap Pemerintah Kabupaten Purwakarta segera menginisiasi dialog lanjutan yang mempertemukan warga dengan korporasi agar memperoleh kepastian nasib. Di sisi lain, manajemen PTPN Regional 2 Kebun Cikumpay belum mengeluarkan tanggapan resmi mengenai tuntutan musyawarah ulang yang disuarakan para petani.

Sumber: Halo Purwakarta