Poin Penting
  • RD Finky Alfian menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai anggota BPD Desa Lebakanyar
  • Ia membawa agenda transparansi dan pengawasan pembangunan desa
  • Pemberdayaan ekonomi, pelestarian adat, serta penguatan gotong royong menjadi bagian dari misinya

WartaPurwakarta - RD Finky Alfian menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.

Dalam pencalonannya, ia menawarkan gagasan mengenai BPD yang terbuka, kritis, dan mampu menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah desa. Menurutnya, lembaga tersebut perlu menjalankan fungsi penyerapan aspirasi sekaligus ikut mengawal pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Pengawasan terhadap pembangunan menjadi salah satu agenda utama yang diusung RD Finky Alfian. Pengawasan itu mencakup pembangunan jalan desa, pengelolaan irigasi, penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT, hingga pelayanan posyandu.

Selain memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, ia juga mendorong penguatan sektor ekonomi warga. Pelatihan dan dukungan permodalan dinilai perlu diberikan kepada pelaku UMKM, petani, serta pemuda agar dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan.

Pada bidang sosial, RD Finky Alfian memasukkan pelestarian adat, penguatan budaya gotong royong, serta pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling dalam agendanya. Ia juga mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan persoalan yang muncul di Desa Lebakanyar.

Ia menilai BPD tidak semestinya hanya berfungsi sebagai lembaga formal desa. BPD juga harus menjadi penghubung yang efektif antara warga dan pemerintah desa.

Melalui agenda transparansi, pengawasan, pemberdayaan, dan kebersamaan, RD Finky Alfian ingin memastikan aspirasi masyarakat Desa Lebakanyar dapat disampaikan serta dipertimbangkan dalam pembangunan desa.

Bagi dia, pembangunan tidak terbatas pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mencakup pemerataan manfaat, peningkatan kapasitas masyarakat, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sumber: Halo Purwakarta