- Salman Abdul Jabbar menilai legalitas pembangunan GKPS Cikopo harus diuji secara hukum
- Kritik terhadap proyek harus berbasis bukti, bukan menghakimi kepercayaan
- Pemerintah diminta mengungkap status verifikasi dan dasar hukum pendirian gereja
WartaPurwakarta - Salman Abdul Jabbar, tokoh agama yang aktif dalam wacana kebebasan beragama, memberikan penjelasan terkait kontroversi pembangunan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Cikopo, Bungursari, Purwakarta. Ia menekankan bahwa persoalan legalitas bangunan ibadah harus dipisahkan dari hak beragama masing‑masing.
Menurutnya, pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Aliansi Masyarakat Purwakarta, Elyasa Budiyanto, mengenai proses verifikasi dan rekomendasi pendirian rumah ibadah, memang perlu dijawab secara terbuka. Salman menambahkan bahwa dugaan aliran dana ke pihak tertentu harus dibuktikan dengan transparansi, dan tidak boleh dianggap fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Salman juga menanggapi pernyataan yang mengaitkan dukungan Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, terhadap pembangunan gereja dengan tuduhan murtad. Ia berpendapat bahwa memberi dukungan pada kebebasan beribadah tidak serta‑merta mengindikasikan perubahan keyakinan.
"Silakan mengkritik kebijakan dan mempertanyakan legalitas pembangunan rumah ibadah. Namun, kritik harus berdasarkan fakta dan bukti, bukan berujung pada penghakiman terhadap keyakinan seseorang," ujarnya.
Selanjutnya, ia menuntut pemerintah menjelaskan secara publik status persyaratan, hasil verifikasi, serta landasan hukum yang menjadi acuan pendirian GKPS Cikopo. Ia menegaskan bahwa aspirasi warga harus didengar, namun hak setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah harus tetap dilindungi oleh peraturan yang berlaku.
Salman mengutip ayat Surah Al‑Kafirun, “Lakum dīnukum wa liya dīn”, untuk menegaskan pentingnya menghormati perbedaan kepercayaan tanpa mengorbankan hak orang lain. Ia berharap sengketa GKPS Cikopo dapat diselesaikan melalui dialog, keterbukaan, dan mekanisme hukum yang ada. Jika terdapat indikasi pelanggaran, ia menekankan bahwa penyelidikan harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang secara objektif.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Membela keyakinan bukan berarti boleh mengabaikan hak orang lain. Legalitas harus diuji berdasarkan hukum, sementara keyakinan seseorang tidak seharusnya dihakimi tanpa dasar yang jelas," tuturnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kapasitas pribadi Salman Abdul Jabbar dan tidak mewakili organisasi atau lembaga manapun.
Sumber: Halo Purwakarta