Poin Penting
  • 30 anggota pansus DPRD Purwakarta berangkat ke Bali pada Minggu sore, 25 Oktober 2026
  • Keluarga bayi berusia 15 hari mencari pinjaman untuk melunasi tagihan RSU Siloam Purwakarta Rp10.654.000
  • Sekretaris DPRD Purwakarta belum merinci agenda dan target kunjungan kerja tersebut

WartaPurwakarta - Sebanyak 30 anggota panitia khusus DPRD Kabupaten Purwakarta melakukan kunjungan kerja ke Bali pada Minggu sore, 25 Oktober 2026.

Keberangkatan rombongan tersebut dibenarkan Sekretaris DPRD Purwakarta, Rudi Hartono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin, 26 Oktober 2026.

“Iya betul (ke Bali), 30 orang pansus,” ujar Rudi.

Rudi belum memaparkan rincian kegiatan yang dijalankan para anggota pansus selama berada di Bali. Agenda pembahasan, alasan pelaksanaan kunjungan, serta hasil yang ditargetkan bagi warga Purwakarta juga belum dijelaskan.

Pada waktu bersamaan, keluarga bayi berusia 15 hari yang meninggal setelah dirawat di RSU Siloam Purwakarta menghadapi kewajiban membayar tagihan rumah sakit sebesar Rp10.654.000.

Keluarga menyatakan mereka harus mengupayakan pinjaman dari sejumlah pihak agar biaya tersebut dapat dilunasi. Jenazah bayi baru dibawa pulang setelah pembayaran diselesaikan sekitar pukul 20.00 WIB.

Selain kehilangan anggota keluarga, mereka juga mempertanyakan penggunaan jaminan kesehatan untuk biaya perawatan bayi tersebut. Pertanyaan mencakup kepesertaan BPJS Kesehatan, status Penerima Bantuan Iuran atau PBI, serta program Universal Health Coverage atau UHC.

Keluarga turut menyinggung kebijakan layanan kesehatan di Jawa Barat yang disebut memungkinkan warga mendapatkan pelayanan rumah sakit dengan menggunakan KTP.

Hingga informasi tersebut disusun, belum ada keterangan terperinci mengenai status kepesertaan jaminan kesehatan bayi, layanan medis yang diterima, maupun kemungkinan biaya perawatan ditanggung program jaminan kesehatan yang berlaku.

Penjelasan dari pihak rumah sakit dan instansi terkait diperlukan untuk menerangkan persoalan tersebut, termasuk dasar penagihan biaya yang harus dibayarkan keluarga.

Di sisi lain, agenda kunjungan kerja 30 anggota pansus DPRD Purwakarta ke Bali belum disertai penjelasan terbuka terkait urgensi kegiatan, anggaran yang digunakan, dan manfaat yang ditargetkan bagi masyarakat Purwakarta.

Sumber: Pojok Satu