- Petani TMI dan manajemen Perkebunan Cikumpay sepakat menyelesaikan sengketa lahan garapan melalui ranah hukum
- Kericuhan sempat pecah lantaran pihak perkebunan tetap mengolah lahan untuk replanting karet
- Pengolahan lahan diizinkan berjalan kembali sembari menunggu kepastian hukum berkekuatan tetap
WartaPurwakarta - Perselisihan agraria antara kelompok tani penggarap dari Tani Merdeka Indonesia (TMI) dengan pengelola Perkebunan Cikumpay di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, berujung pada konsensus damai. Kendati sempat memicu gesekan di lapangan, kedua belah pihak memutuskan untuk menempuh proses peradilan guna menyelesaikan sengketa lahan garapan tersebut.
Kericuhan bermula pada Jumat (13/11/2026) siang. Atmosfer di area perkebunan memanas tatkala pihak pengelola tetap menjalankan pekerjaan penyiapan tanah demi program peremajaan tanaman karet.
Langkah operasional itu diprotes keras oleh kelompok TMI. Pasalnya, massa petani sehari sebelumnya telah menggelar aksi dan menuntut pembekuan sementara seluruh kegiatan di lahan sengketa hingga mediasi mencapai kata sepakat.
Utusan TMI, H. Komarudin, menyayangkan sikap manajemen perkebunan yang dinilai memaksakan kehendak ketika status hak garap warga masih mengambang.
“Situasi sempat memanas saat kami berdialog. Kami merasa tidak dihargai karena sebelumnya sudah meminta agar aktivitas pengolahan lahan ditunda,” ujar Komarudin.
Menanggapi keberatan massa, jajaran perkebunan menegaskan bahwa pemanfaatan area tersebut memiliki landasan legalitas yang kuat. Status tanah yang dipersoalkan merupakan aset kepunyaan BUMN yang dioperasikan berdasarkan aturan kedinasan resmi.
Guna mencegah keributan meluas, pengurus Perkebunan Cikumpay mengambil langkah cepat dengan menginisiasi rembuk bersama. Perundingan tersebut akhirnya menghasilkan kata mufakat agar perkara hak kepemilikan dan garapan diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan.
Terkait keputusan itu, TMI menyatakan kepatuhannya dan tidak lagi menghalangi alat berat maupun pekerja di perkebunan selama perkara berproses di meja hijau.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Kami sepakat membawa persoalan ini ke jalur hukum. Sementara itu, kami mempersilakan pihak perkebunan untuk terus melakukan pengolahan. Apa pun hasil putusan hukum nantinya, itulah yang akan kita sepakati dan laksanakan bersama,” katanya.
Langkah kompromi ini diambil agar stabilitas keamanan di sekitar kawasan Perkebunan Cikumpay tetap terpelihara, sembari para petani menanti kejelasan hak atas tanah garapan mereka melalui putusan lembaga peradilan.
Sumber: Halo Purwakarta