Poin Penting
  • APDESI Purwakarta mengusulkan skema baru DBHPR untuk mengatasi ketimpangan anggaran wilayah utara dan selatan
  • Usulan pembagian meliputi alokasi dasar 65 persen, alokasi formula 30 persen, dan kinerja 5 persen
  • Aspirasi lain mencakup pengakuan living law hingga pelaksanaan Pilkades pada 2030

WartaPurwakarta - Skema pembagian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR) didorong untuk dirombak dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa di Kabupaten Purwakarta. Langkah perombakan tersebut disuarakan oleh DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Purwakarta guna memangkas disparitas penerimaan dana antardesa, terutama antara kawasan utara dan selatan.

Aspirasi pembenahan regulasi desa itu diserahkan langsung oleh Ketua DPC APDESI Kabupaten Purwakarta, Denden Pranayuda, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula Komisi Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta, Selasa (10/11/2026). Denden memandang keterlibatan organisasinya dalam forum legislasi ini sebagai momentum krusial untuk menyuarakan realitas serta kebutuhan pemerintah desa di lapangan.

Dalam pokok usulannya mengenai DBHPR, APDESI menyodorkan komposisi baru yang terdiri atas 65 persen alokasi dasar, 30 persen alokasi formula, serta 5 persen alokasi kinerja. Pengajuan persentase ini dilatari oleh kondisi kas keuangan desa yang dinilai masih sangat terbatas selama beberapa waktu ke belakang.

Menurut Denden, pembaruan formula distribusi DBHPR sangat penting agar penyaluran anggaran tidak memicu ketimpangan kewilayahan. Model anyar ini diharapkan mampu melahirkan subsidi silang yang efektif antara desa-desa di sektor utara dan selatan Purwakarta.

"Jika usulan pembagian formulasi DBHPR ini diakomodir, maka kesenjangan anggaran antarwilayah dapat teratasi. Akan terjadi mekanisme subsidi silang yang adil antara desa di bagian Utara dengan Desa di bagian Selatan Purwakarta," ujar Denden.

Tidak hanya menyoroti urusan fiskal, APDESI turut memperjuangkan klausul pengakuan hak asal-usul desa dalam Raperda tersebut. Mereka menginginkan payung hukum daerah ini memberikan keleluasaan bagi desa untuk merawat nilai-nilai budaya lokal, termasuk mengadopsi hukum yang hidup di tengah masyarakat atau living law.

Di samping itu, APDESI mengusulkan agar agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak periode berikutnya diselenggarakan pada 2030. Penundaan jadwal pesta demokrasi tingkat desa ini dinilai strategis guna menjaga stabilitas birokrasi lokal, sehingga program pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Guna memastikan aturan tersebut efektif saat disahkan, Denden meminta jajaran DPRD Kabupaten Purwakarta ikut mengawal perumusan regulasi pelaksana. Pasalnya, APDESI mencatat ada lebih dari 15 klausul teknis yang wajib diperjelas melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup).

"Regulasi ini merupakan satu kesatuan. Kami meminta DPRD mengawal turunannya, karena ada banyak aspek teknis yang harus dilengkapi melalui Perbup agar Perda ini dapat dieksekusi di lapangan," katanya.

Denden berharap produk hukum daerah ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil aparatur desa, sekaligus menghadirkan dampak positif yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Purwakarta.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat