- Warga RT 05, 12, 13, dan 14 di RW 04 dan RW 08 Desa Pasirangin menolak rencana pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih di atas lahan TPU
- Aliansi Masyarakat Pasirangin Peduli menyampaikan surat pernyataan sikap tertanggal 14 November 2026 kepada Kepala Desa Pasirangin
- AMPP mengajukan empat tuntutan, termasuk penghentian seluruh rencana pembangunan koperasi di lahan pemakaman hingga ada penyelesaian sesuai aspirasi warga
WartaPurwakarta - Ratusan warga Desa Pasirangin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Desa Pasirangin pada Minggu (15/11/2026). Aksi tersebut dipicu oleh rencana pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes yang direncanakan berdiri di atas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik warga, sekaligus keberatan atas minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Sehari sebelum aksi berlangsung, Aliansi Masyarakat Pasirangin Peduli (AMPP) telah lebih dulu menyuarakan keberatan secara formal. Surat pernyataan sikap bertanggal 14 November 2026 itu dikirimkan langsung kepada Kepala Desa Pasirangin. Dalam surat tersebut, warga dari RT 05, 12, 13, dan 14 yang berada di lingkup RW 04 dan RW 08 secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pemanfaatan lahan pemakaman untuk keperluan pembangunan gedung KDKMP.
Tokoh pemuda setempat, Hoerudin, menyebut demonstrasi itu sebagai cerminan kekecewaan warga atas cara pemerintah desa mengelola kebijakan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai.
"Demo hari ini merupakan bentuk kekecewaan warga Pasirangin atas minimnya musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga kami melaksanakan aksi seperti ini," kata Hoerudin saat dikonfirmasi wartawan di tengah aksi.
Ia menambahkan, persoalan yang diangkat warga tidak semata menyangkut lokasi pembangunan, melainkan juga menyentuh soal keterbukaan pemerintah desa dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas publik.
"Kami menilai bahwa setiap rencana pembangunan, termasuk menyangkut penggunaan lahan pemakaman, seharusnya dibicarakan terlebih dahulu melalui musyawarah dengan melibatkan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta keluarga ahli waris yang berkaitan dengan makam," ujarnya.
Dalam surat pernyataan sikapnya, AMPP memaparkan sejumlah dasar keberatan. Pembangunan di atas lahan pemakaman dinilai tidak menghormati keberadaan makam dan berpotensi menyakiti perasaan keluarga serta ahli waris. Selain itu, rencana tersebut dinilai belum melalui proses sosialisasi maupun musyawarah yang memadai. Warga merasa tidak diberi ruang dialog untuk menyampaikan pendapat atau persetujuan terkait penggunaan lahan TPU itu.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Transparansi pemerintah desa dalam setiap kebijakan pembangunan yang menyentuh fasilitas umum juga menjadi sorotan. AMPP menegaskan, pengembangan ekonomi desa melalui KDKMP pada dasarnya didukung, namun pelaksanaannya harus tetap menghormati fungsi lahan pemakaman serta mengutamakan kesepakatan bersama warga.
Atas dasar itu, AMPP mengajukan empat tuntutan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pasirangin, Badan Permusyawaratan Desa, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pertama, menghentikan seluruh rencana maupun aktivitas pembangunan Koperasi Desa di atas lahan TPU sampai ada penyelesaian yang sesuai ketentuan dan aspirasi masyarakat. Kedua, tidak melakukan penggusuran, pembongkaran, pemindahan makam, ataupun perubahan fungsi lahan pemakaman tanpa dasar hukum yang jelas serta prosedur dan persetujuan yang semestinya. Ketiga, mengutamakan musyawarah terbuka dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada fasilitas umum. Keempat, mencari lokasi alternatif yang tidak bersinggungan dengan lahan pemakaman untuk pembangunan gedung koperasi desa.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat