- Limbah cair SPPG Ciseureuh 2 dan 4 di Purwakarta masih dikeluhkan warga meski sidak dan berita acara sudah dibuat
- Warga mendesak Satgas MBG dan DLH merekomendasikan penghentian operasional kedua dapur kepada Badan Gizi Nasional
- Hasil uji laboratorium atas sampel yang diambil pada peninjauan 31 Agustus 2026 belum diterima DLH
WartaPurwakarta - Penanganan dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah cair dua dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu SPPG Ciseureuh 2 dan SPPG Ciseureuh 4 di Kabupaten Purwakarta, dinilai warga berjalan lambat. Meskipun inspeksi mendadak sudah dilaksanakan beberapa bulan lalu dan berita acara kesepakatan perbaikan telah ditandatangani, keluhan penghuni Perumahan Kota Permata terhadap buangan cair kedua dapur tersebut belum juga reda.
Teddy M. Hartawan, salah satu penghuni Perumahan Kota Permata, menyatakan bahwa aduan soal limbah cair itu sudah disampaikan kepada Satgas MBG Purwakarta maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Kedua instansi pun telah meninjau lokasi secara langsung. Akan tetapi, hingga Senin (9/11/2026), kondisi yang dikeluhkan warga belum berubah.
"Kalau pengelola dapur sudah terbukti bandel dan tidak patuh peraturan lingkungan, seharusnya Satgas MBG dan DLH mengeluarkan rekomendasi ke Badan Gizi Nasional agar kedua SPPG itu dihentikan operasional atau disuspend," tegas Teddy kepada awak media.
Teddy menekankan bahwa program pemerintah yang dirancang untuk memberi kebaikan bagi masyarakat seharusnya tidak menciptakan masalah baru bagi lingkungan sekitar.
"Jangan biarkan program negara yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru merusak lingkungan dan merugikan warga sekitar, termasuk mencemari sumur-sumur warga," tambahnya.
Selain itu, ia mengungkapkan keresahan warga akan dampak jangka panjang buangan cair tersebut, mulai dari tercemarnya tanah dan saluran air hingga potensi gangguan kesehatan bagi anak-anak serta keluarga yang bermukim di sekitar lokasi dapur.
Kepala Satgas MBG Kabupaten Purwakarta, Agung Darwis, mengonfirmasi bahwa timnya sudah melakukan peninjauan ke kedua SPPG. Dari hasil kunjungan itu, pengelola diminta segera membenahi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Sudah ada berita acara kesepakatan antara SPPG dan DLH Purwakarta, pengelola SPPG bersedia melakukan perbaikan IPAL. Kalau mau minta salinan berita acara, warga bisa menghubungi Kabid Wahyu di DLH Kabupaten Purwakarta," ujar Agung.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Secara terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) DLH Kabupaten Purwakarta, Wahyudin, menjelaskan bahwa tim DLH telah meninjau lokasi pada 31 Agustus 2026. Meski demikian, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang diambil saat peninjauan belum diterima pihaknya.
"Kita belum menerima hasil cek laboratoriumnya," kata Wahyudin.
Belum tersedianya data laboratorium itu membuat tingkat pencemaran serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar belum dapat dipastikan dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Warga kini menantikan langkah konkret dari Satgas MBG, DLH, dan pihak terkait lainnya, mengingat persoalan ini tidak hanya menyangkut perbaikan instalasi pengolahan limbah, tetapi juga menyentuh hak warga atas lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat.
Sumber: Halo Purwakarta