Poin Penting
  • Bupati Aep Syaepuloh memaparkan sejumlah masalah di balik pesatnya pertumbuhan industri Karawang kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Jumat 19 November 2026
  • Persoalan yang disoroti mencakup penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan buruh, peluang kerja warga lokal, dampak lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan
  • Pemkab Karawang juga mengkaji potensi peningkatan PAD melalui BPHTB termasuk pengenaan pajak terhadap perusahaan pengelola pemakaman komersial

WartaPurwakarta - Sejumlah persoalan yang mengiringi pesatnya pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Karawang dipaparkan oleh Bupati Aep Syaepuloh ketika menerima Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Jumat (19/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Aep mengakui bahwa kehadiran kawasan industri memang mendatangkan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian setempat. Meski begitu, ia menekankan bahwa pertumbuhan itu turut memunculkan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Karawang memiliki kawasan industri yang sangat besar. Tentu banyak manfaat yang dirasakan, tetapi ada juga berbagai persoalan yang harus dihadapi," kata Aep saat menerima kunjungan Komisi VII DPR RI di Karawang.

Aep merinci bahwa persoalan yang dimaksud mencakup penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan buruh, akses lapangan kerja bagi warga setempat, kelestarian lingkungan hidup, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Menurut kepala daerah tersebut, tingginya aktivitas industri di Karawang semestinya diikuti oleh distribusi manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah secara optimal.

Pertemuan itu juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyalurkan aspirasi daerah, khususnya menyangkut dinamika kawasan industri beserta dampak yang dirasakan langsung oleh warga.

Di luar isu ketenagakerjaan dan industri, Aep turut mengungkapkan langkah pemerintah daerah dalam menggali peluang untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor yang tengah ditelaah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), termasuk kemungkinan memungut pajak dari perusahaan yang mengelola pemakaman mewah atau pemakaman komersial di wilayah Karawang.

Pemkab Karawang menaruh harapan agar potensi ekonomi dari beragam kegiatan usaha di daerah tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kas daerah, sehingga laju pertumbuhan industri tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Sumber: Pojok Satu