Poin Penting
  • Bupati Karawang menuntut PPh pekerja industri disetorkan ke kas daerah setempat
  • Karawang memiliki 17 kawasan industri dengan serapan 165 ribu tenaga kerja dan investasi Rp10,21 triliun
  • Skema PMK Nomor 35 Tahun 2026 membuat setoran PPh pekerja Karawang mengalir ke domisili kantor pusat perusahaan seperti Jakarta

WartaPurwakarta - Penerimaan pajak penghasilan (PPh) para buruh yang berpeluh di pabrik-pabrik Kabupaten Karawang didorong agar masuk langsung ke kas daerah setempat, alih-alih mengalir ke wilayah lain seperti DKI Jakarta.

Desakan tersebut disuarakan oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh di hadapan delegasi Komisi VII DPR RI dalam agenda kunjungan kerja di Kantor Bupati Karawang, Rabu (18/11/2026). Ia memandang denyut aktivitas manufaktur berskala masif di wilayahnya mesti diimbangi pembagian porsi pendapatan pajak yang adil bagi kas pemerintah kabupaten.

"Saya berharap mudah-mudahan dengan RUU yang baru (RUU Kawasan Industri), minimal orang yang kerja di Karawang bayar pajaknya ya di Karawang. Jangan bayar pajaknya juga di Jakarta," ujar Aep, dikutip dari laman resmi DPR.

Secara statistik, kawasan industri di Karawang mencakup 17 zona dengan bentangan lahan seluas 9.121 hektare. Dari luasan itu, tingkat keterisian lahan menyentuh 66,4 persen serta menyerap sedikitnya 165.000 tenaga kerja, dengan nilai modal investasi terhimpun menyentuh Rp10,21 triliun.

Kendati perputaran ekonomi dan daya serap tenaga kerjanya tinggi, pencatatan PPh daerah Karawang belum menikmati hasil optimal imbas regulasi fiskal yang berlaku.

Kondisi tersebut berpangkal pada regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 yang mengatur Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan beleid ini, kalkulasi DBH PPh Pasal 21 merujuk pada domisili kantor wajib pajak terdaftar atau kedudukan legal korporasi pemberi kerja.

Konstruksi regulasi tersebut memicu fenomena di mana buruh yang setiap hari berproduksi di Karawang pajaknya justru tercatat di kas daerah lain, terutama bila kantor pusat korporasi beralamat di luar daerah.

Momentum perumusan RUU Kawasan Industri kini dibidik Aep guna merombak skema kebijakan agar lebih memprioritaskan daerah operasional riil industri. Sebagai salah satu pilar manufaktur tanah air, Karawang dinilai berhak mengantongi bagi hasil fiskal yang seimbang dengan beban operasional dan aktivitas ekonomi di wilayahnya.

Sumber: Pojok Satu