Poin Penting
  • 468 petugas tingkat RW diterjunkan untuk mendata potensi PKB dan BBNKB di Kabupaten Kuningan
  • Target pendataan mencapai 21.430 unit kendaraan bermotor di 16 kecamatan
  • Penerimaan pajak kendaraan berkontribusi ke kas daerah melalui skema opsen 40 persen

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menerjunkan 468 petugas di tingkat rukun warga (RW) guna menelusuri potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di seluruh wilayah kabupaten.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengungkapkan bahwa penugasan tenaga kewilayahan ini bertujuan menjangkau kendaraan yang belum menunaikan kewajiban pajak, termasuk kendaraan berpelat nomor dari luar daerah yang sudah lama digunakan di Kuningan.

"Data yang akurat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, termasuk menghitung potensi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor," katanya seusai membuka bimbingan teknis pendataan kendaraan bermotor di Kuningan, Jabar, Senin.

Menurut Dian, jumlah kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Kuningan diperkirakan mencapai 400 ribu unit. Angka sebesar itu memerlukan dukungan pendataan sampai ke tingkat lingkungan agar hasilnya komprehensif.

Bupati juga menjelaskan bahwa penerimaan PKB dan BBNKB memberikan sumbangan ke kas kabupaten lewat mekanisme opsen sebesar 40 persen dari total pajak yang terkumpul.

"Kalau seluruh potensi PKB dan BBNKB dapat dihimpun, 40 persennya kembali ke daerah dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan yang dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dana yang diperoleh dari sektor tersebut, lanjut Dian, dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan, pembangunan jalan usaha tani, serta pembuatan saluran irigasi yang menjadi kebutuhan warga.

Di sisi lain, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Kuningan Renny Dewi Pratami menerangkan bahwa tahap awal pendataan mencakup 16 kecamatan, 21 desa, dan delapan kelurahan yang tersebar di 234 RW.

Renny merinci, setiap RW ditangani oleh dua orang pendata sehingga totalnya mencapai 468 petugas. Mereka didukung oleh pengawas di tingkat desa dan kelurahan serta verifikator di tingkat kecamatan.

Kegiatan ini menargetkan pendataan terhadap 21.430 unit kendaraan bermotor sebagai bagian dari pemutakhiran basis data perpajakan daerah, tambahnya.

Renny menyampaikan bahwa program tersebut dijalankan dengan pola pembagian peran dan pembiayaan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, termasuk penyediaan data awal serta sistem digital.

"Petugas mendapatkan pembekalan mulai dari verifikasi faktual, dokumentasi objek kendaraan, penggunaan aplikasi Srikandi Jawara, hingga tata cara perlindungan data pribadi," katanya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat